Pidato di Davos, Prabowo Tegaskan akan Tunaikan Kewajiban Membayar Utang Luar Negeri dan Hapus Kemiskinan

DAVOS - Dalam pidato khusus pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menunaikan kewajiban pemerintah membayar utang luar negeri di tengah kondisi ketidakpastian global yang terjadi. 

Menurutnya, kredibilitas Indonesia yang diperoleh dengan susah payah selama bertahun-tahun, telah terlindungi.

"Kredibilitas, sekali hilang, sangat mahal untuk diperoleh kembali. Indonesia tidak pernah sekalipun dalam sejarahnya gagal membayar utang. Tidak sekali pun."

"Rezim yang berkuasa selanjutnya selalu membayar utang rezim sebelumnya. Presiden-presiden yang berkuasa selanjutnya akan selalu menghormati utang pemerintahan sebelumnya," tegas Prabowo, Kamis (22/1).

Dia memaparkan, IMF baru-baru ini menggambarkan Indonesia sebagai "titik terang global dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah lingkungan ekonomi yang menantang". Sementara dunia menghadapi kondisi keuangan yang semakin ketat, ketegangan perdagangan, dan ketidakpastian politik, Indonesia terus tumbuh. 

"Ekonomi Indonesia telah tumbuh lebih dari 5 persen setiap tahun selama dekade terakhir, dan saya yakin bahwa tahun ini pertumbuhan kita akan lebih tinggi. Inflasi kita tetap sekitar 2 persen, defisit pemerintah kita sekarang dipangkas di bawah 3 persen dari PDB kita."

"Lembaga-lembaga internasional tidak memuji kita karena optimisme yang tidak berdasar. Mereka melakukannya karena bukti. Mereka mengakui bahwa ekonomi Indonesia tangguh. Kebijakan kita telah, dan akan selalu, terukur dengan baik," lanjutnya. 

Menghapus kemiskinan

Presiden juga berbicara mengenai upaya Indonesia dalam menurunkan tingkat kemiskinan hingga menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia. 

Prabowo menekankan bahwa pengentasan kemiskinan dan kelaparan bukan sekadar program pemerintahan, melainkan misi hidup yang ingin ia tuntaskan.

“Saya bertekad dalam empat tahun ke depan kita akan menghapus kemiskinan ekstrem dan menurunkan kemiskinan secara keseluruhan. Itu misi hidup saya. Itu misi saya di sisa tahun hidup saya,” ujarnya.

Ia menilai bahwa mengangkat martabat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin merupakan tindakan yang paling mulia. Menurutnya, tidak ada pencapaian yang lebih terhormat dibandingkan memastikan rakyat terbebas dari kemiskinan dan ancaman kelaparan.

“Tidak ada yang lebih terhormat, tidak ada yang lebih memuaskan daripada menurunkan kemiskinan dan menghapus kelaparan,” katanya.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengungkapkan pesan moral akan esensi dan tujuan kepemimpinan.

“Ada sebuah pepatah yang saya pelajari dari para sesepuh saya, tugas seorang pemimpin itu sangat sederhana. Jika kamu ingin menjadi pemimpin negara ini, kamu harus bekerja agar orang miskin dan lemah bisa tersenyum dan tertawa,’” lanjut Prabowo.

Menurut Prabowo, senyum dan tawa rakyat kecil bukan sekadar simbol kebahagiaan, melainkan tanda hadirnya harapan dan masa depan yang lebih baik.

“Sangat sederhana. Apa artinya? Jika orang miskin dan lemah bisa tersenyum dan tertawa, itu berarti mereka memiliki harapan,” tuturnya.

“Itu berarti mereka melihat masa depan. Itu berarti penghidupan mereka membaik. Jadi, itulah misi saya sekarang: membuat rakyat Indonesia yang paling miskin dan paling lemah tersenyum,” kata Prabowo.

Pemberantasan korupsi

Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk memerangi korupsi serta praktik bisnis merusak kedaulatan negara di Davos. 

Presiden secara terbuka menantang oknum pebisnis yang masih beranggapan bahwa pejabat negara dapat disuap.

“Saya menerima laporan bahwa dalam rapat-rapat mereka, ada yang mengatakan, ‘Tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli.’ Saya tantang mereka yang berani suap di pemerintahan saya. Mereka akan terkejut,” tegas Prabowo.

Prabowo mengungkapkan bahwa dalam tahun pertama pemerintahannya, Indonesia telah melakukan langkah penegakan hukum yang paling berani dan tegas dalam sejarah nasional. 

Pemerintah berhasil menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan pertambangan ilegal yang selama ini dikuasai secara melawan hukum.

Ia menilai praktik tersebut bukan bagian dari pasar bebas, melainkan sebagai greedonomics atau ekonomi keserakahan—sebuah sistem yang memungkinkan segelintir pihak meraup keuntungan besar dengan mengorbankan hukum, lingkungan, serta kepentingan rakyat.

“Mungkin di banyak negara pernah ada masa seperti ini, masa para robber barons,” ujar Prabowo.

Selain penyitaan lahan ilegal, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai lebih dari 1,01 juta hektare lahan. Keputusan itu diambil setelah ditemukan berbagai pelanggaran hukum, termasuk pembukaan perkebunan di kawasan hutan lindung.

“Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum. Mungkin para pengusaha rakus ini merasa tidak perlu menghormati kedaulatan Negara Indonesia, atau merasa dapat membeli semua pejabat pemerintah,” lanjutnya.

Prabowo menambahkan bahwa hingga saat ini pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran pemerintah menunjukkan masih terdapat sedikitnya 1.000 tambang ilegal lainnya, bahkan ratusan korporasi yang diduga melakukan pelanggaran hukum serupa.

“Maka saya berkata, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada kemunduran,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa seluruh langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat Indonesia.

Swasembada pangan

Prabowo juga menyampaikan pencapaian swasembada beras pertama kalinya dalam beberapa tahun, dengan produksi beras  yang tertinggi dalam sejarah Indonesia.

"Saya menetapkan target swasembada dalam empat tahun. Saya menetapkan target kepada tim saya; mereka berhasil mencapainya dalam satu tahun. Saya yakin dalam empat tahun ke depan kita akan swasembada produk pangan lainnya: jagung, gula, dan protein.'

Dia mengatakan, Indonesia tidak takut akan integrasi ekonomi dan menjadi negara perdagangan selama ratusan tahun. Indonesia membuat perjanjian perdagangan; bukan karena itu sedang tren, tetapi karena dianggap perlu. 

"Kita percaya pada konsep saling menguntungkan. Tahun lalu, kita menandatangani perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Eropa, Uni Eropa, Kanada, Peru, Eurasia. Saya baru saja mengunjungi Inggris untuk menandatangani kemitraan strategis baru, juga perjanjian pertumbuhan ekonomi. Kami berharap tahun depan, kita dapat menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang lengkap."

Menurutnya, ini adalah bagian dari strategi kami untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi hambatan, dan membuka potensi pertumbuhan sektor swasta bagi Indonesia, ASEAN, dan negara-negara Selatan. 

"Kami percaya bahwa integrasi perdagangan, jika dilakukan secara adil, bukanlah ancaman bagi kedaulatan. Kami percaya perdagangan adalah alat untuk mencapai kemakmuran. Indonesia memiliki visi yang jelas. Kami bertekad untuk menjadi negara modern, terintegrasi dengan ekonomi global, menyediakan kualitas hidup yang baik bagi warganya, dan terbebas dari kemiskinan dan kelaparan."

Namun, dia sangat memahami bahwa hal ini tidak dapat dicapai hanya dengan slogan saja. Hal ini membutuhkan tekad, tata kelola yang baik, pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dan pada akhirnya, harus memiliki administrasi publik yang efisien. 

"Kita juga harus menerapkan budaya baru dalam birokrasi kita. Pemerintah kita harus melayani kepentingan umum dan tidak boleh bersekongkol dengan para pelaku ekonomi yang serakah dan rakus. Mencapai misi kita juga membutuhkan investasi cerdas dalam infrastruktur, penyederhanaan aturan dan regulasi, penghapusan birokrasi yang berlebihan, dan tentu saja investasi signifikan dalam bidang kesehatan dan pendidikan."