Kejar Target, 27.191 Kopdes Merah Putih Siap Beroperasi April 2026

JAKARTA - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan sebanyak 27 ribu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih ditargetkan siap beroperasi pada April 2026.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (23/1), Ferry mengatakan hingga Januari ini, sebanyak 27.191 Kopdes/Kel Merah Putih sedang dibangun. Pembangunan fisik koperasi beserta gudang dan perlengkapan pendukung diproyeksikan rampung pada Maret atau paling lambat April 2026.

Ia menjelaskan selain bangunan fisik, kesiapan pengawas, pengurus, serta sistem informasi manajemen koperasi juga tengah dipersiapkan agar koperasi dapat langsung beroperasi setelah pembangunan fisik rampung.

“Insyaallah Maret atau paling lambat April sudah selesai bangunan fisik, gudang, dan alat kelengkapannya,” ujarnya.

Ia menargetkan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 80 ribu unit pada akhir tahun, sesuai arahan Presiden.

Ferry menambahkan sebanyak 27 ribu koperasi yang saat ini sedang dibangun akan menjadi tahap pertama dari target pembangunan 80 ribu koperasi, yang dalam waktu dekat akan diuji coba operasional.

“Jadi nanti bertahap dan seperti yang disampaikan oleh Presiden nanti akan mencapai 80 ribu koperasi di akhir tahun ini,” ucap dia.

Program 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih secara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025.

Harapannya, koperasi ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa, memperkuat kemandirian masyarakat, sekaligus mewujudkan pemerataan ekonomi nasional.

Pendanaan program ini melibatkan APBN, APBD, Dana Desa, serta dukungan BUMN, khususnya PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang ditugaskan membangun gerai, gudang, dan sarana logistik koperasi.

Setiap unit koperasi akan mendapatkan plafon Rp3 miliar, dengan Rp2,5 miliar dialokasikan untuk investasi capital expenditure (capex) berupa pembangunan fisik dan kelengkapan operasional, sedangkan Rp500 juta sisanya untuk biaya operasional (opex).

Infrastruktur yang dibangun mencakup tujuh gerai wajib: kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, gudang berpendingin atau cold storage, serta sarana logistik.

Semula, pemerintah menargetkan 80 ribu koperasi yang telah terbentuk legalitasnya dapat beroperasi penuh pada Maret 2026.