Eskpansi Ritel Modern Matikan UMKM di Daerah, Legislator: Negara Harus Intervensi!

JAKARTA-Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menegaskan perlunya kehadiran dan intervensi negara yang lebih kuat untuk melindungi dan memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah masifnya ekspansi ritel modern yang dinilai kian menekan pelaku usaha kecil di daerah.

Dalam rapat kerja Komisi VII bersama Kementerian UMKM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1), Yoyok juga menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Kementerian UMKM sepanjang tahun 2025. Ia mencatat hampir seluruh indikator kinerja menunjukkan nilai di atas 9, yang mencerminkan capaian sangat baik secara administratif. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut perlu diuji dengan kondisi riil di lapangan, khususnya pada sektor ketenagakerjaan.

“Faktanya, UMKM menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja di Indonesia. Namun pada 2025 justru angka pengangguran meningkat dibandingkan 2024. Ini realitas yang harus kita evaluasi bersama,” ujarnya dikutip dari dpr.go.id

Lebih lanjut, Yoyok menekankan pentingnya keberpihakan negara terhadap UMKM, termasuk melalui kebijakan pembatasan ekspansi ritel modern yang jumlahnya kini telah mencapai puluhan ribu gerai secara nasional. Menurutnya, penetrasi ritel modern telah berdampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha mikro dan kecil, khususnya di wilayah perdesaan.

“Di kampung-kampung, dampaknya luar biasa. Kehadiran ritel modern mematikan usaha kecil. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional, dan tanggung jawab perlindungannya kini ada di pundak pemerintah,” tegas legislator Fraksi Partai NasDem itu.

Selain pengendalian ritel modern, Yoyok juga mendorong Kementerian UMKM untuk melakukan intervensi aktif agar UMKM dapat terlibat langsung dalam proyek-proyek strategis nasional. Salah satunya melalui pengelolaan dan distribusi program Badan Gizi Nasional (BGN), yang dinilainya memiliki potensi besar untuk pemerataan ekonomi.

“Ini proyek negara dan harus pro-rakyat. Jangan sampai dikuasai oleh segelintir pihak. Tidak masuk akal jika satu orang bisa memiliki puluhan cabang. Kalau UMKM diberi ruang menguasai BGN, pemerataan ekonomi akan benar-benar terjadi,” katanya.

Yoyok menegaskan bahwa keterlibatan UMKM dalam proyek strategis nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), harus menjadi prioritas kebijakan pemerintah ke depan. Ia meminta Kementerian UMKM berperan aktif dalam “menggendong” UMKM agar mampu bersaing dan mendapatkan akses yang adil.

“Kalau sebelumnya pembatasan ritel modern belum bisa dilakukan, saya titip tahun ini: gendong UMKM seluruh Indonesia agar bisa berpartisipasi di BGN. Ini bentuk nyata keberpihakan negara,” pungkasnya