AS Umumkan Tahap Kedua Gencatan Senjata Gaza, Pemerintahan Sementara Akan Diisi Teknokrat Palestina

JAKARTA - Amerika Serikat mengumumkan dimulainya tahap kedua gencatan senjata di Gaza, yang mencakup rencana pembentukan komite nasional beranggotakan teknokrat Palestina untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari wilayah tersebut selama masa transisi.

Pengumuman itu disampaikan melalui media sosial oleh utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff. Namun, pernyataan tersebut tidak memuat rincian lebih lanjut, termasuk identitas anggota komite yang akan mengelola Gaza. Komite tersebut juga belum akan mulai bekerja hingga mendapat mandat resmi dari sebuah “dewan perdamaian” yang akan diketuai Trump, dan hingga kini belum dibentuk.

Menurut Witkoff, tahap kedua gencatan senjata akan difokuskan pada demiliterisasi penuh dan rekonstruksi Gaza, dengan penekanan pada pelucutan senjata semua personel bersenjata yang tidak berwenang. Meski demikian, tidak ada penjelasan konkret mengenai mekanisme pelucutan senjata, termasuk posisi Hamas dalam proses tersebut.

Tahap pertama gencatan senjata telah dimulai sejak 10 Oktober, ditandai dengan pertukaran sandera Israel yang ditahan Hamas dan sekutunya dengan tahanan Palestina di penjara Israel. Dalam fase ini, pasukan Israel mundur ke garis gencatan senjata yang membuat mereka masih menguasai sebagian besar wilayah Gaza.

Meski intensitas serangan Israel menurun sejak gencatan senjata berlaku, kekerasan belum sepenuhnya berhenti. Sekitar 450 warga Palestina dilaporkan tewas sejak kesepakatan tersebut dimulai, sementara belum ada kesepakatan terkait pelucutan senjata Hamas.

Dua kelompok yang mewakili mantan sandera Israel dan keluarga mereka sempat mendesak AS untuk menunda pengumuman tahap kedua hingga jenazah sandera terakhir yang belum ditemukan, Ran Gvili, dikembalikan oleh Hamas. Kelompok tersebut menyuarakan kekhawatiran bahwa deklarasi tahap lanjutan terlalu dini. Hamas menyatakan sejauh ini belum berhasil menemukan jasad Gvili.

Witkoff menegaskan AS menuntut Hamas mematuhi seluruh kewajibannya, termasuk pengembalian segera sandera terakhir yang telah meninggal. Ia memperingatkan bahwa kegagalan memenuhi tuntutan tersebut akan berujung pada konsekuensi serius.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menyatakan bahwa kesepakatan mengenai susunan komite pemerintahan sementara Gaza sebenarnya telah tercapai. Ia menyebut seluruh 15 anggota komite sudah disepakati dan akan ditempatkan di Jalur Gaza untuk mengelola kehidupan sehari-hari serta layanan esensial.

Anggota komite tersebut diperkirakan berasal dari kalangan teknokrat, bukan politisi aktif. Meski begitu, beberapa di antaranya disebut memiliki afiliasi dengan Fatah, partai dominan dalam Otoritas Palestina. Dua nama yang disebut-sebut sebagai kandidat pimpinan komite adalah Ali Shaath, mantan wakil menteri perencanaan Otoritas Palestina, serta Majed Abu Ramadan, menteri kesehatan Otoritas Palestina.

Menurut sumber diplomatik di kawasan, kinerja komite transisi Palestina itu akan diawasi oleh Nickolay Mladenov, diplomat senior asal Bulgaria yang pernah menjabat sebagai utusan khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah pada periode 2015–2020. Mladenov dikenal luas dan memiliki hubungan baik dengan berbagai pihak di kawasan.

Mladenov nantinya akan melapor langsung kepada dewan perdamaian yang dipimpin Trump, yang disebut akan beranggotakan sejumlah pemimpin dunia. Pejabat AS menyatakan susunan dewan tersebut akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.

Pembahasan tahap kedua gencatan senjata di Kairo juga mencakup rencana penarikan lanjutan pasukan Israel dari Gaza, pembukaan kembali perbatasan Rafah antara Mesir dan Gaza, serta masuknya bantuan kemanusiaan yang selama ini tertahan di sisi Mesir. Selain itu, peningkatan arus barang dan bantuan ke Gaza menjadi salah satu agenda utama dalam pembicaraan tersebut.