Pemprov Kalteng Fokus pada Program Prioritas Sikapi Penurunan APBD 2026

PALANGKA RAYA - Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kalimantan Tengah (Kalteng) Leonard S Ampung mengatakan, menyikapi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi 2026, pemerintah daerah menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas secara ketat dalam penggunaan anggaran.

“Pembangunan harus benar-benar dilakukan berdasarkan skala prioritas, sehingga belanja yang dilakukan adalah belanja yang betul-betul memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Leonard di Palangka Raya, Selasa (13/1).

Diketahui APBD Kalteng 2026 mengalami penurunan signifikan sehingga pemerintah daerah harus memfokuskan pembangunan pada sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, APBD 2026 tercatat sebesar sekitar Rp5,4 triliun atau turun 34,71 persen dibanding APBD 2025 yang mencapai Rp8,3 triliun.

Penurunan tersebut menyebabkan ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas dan menuntut pengelolaan anggaran yang lebih selektif, efisien, serta terukur.

Leonard menyatakan, Pemprov Kalteng tetap berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas pelayanan publik, melalui kebijakan penghematan serta penetapan prioritas yang jelas.

Menurutnya, alokasi anggaran difokuskan pada sektor wajib dan strategis, seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur vital.

“Dengan pengelolaan anggaran yang terarah dan kolaboratif, kami berupaya menjaga kualitas layanan publik meskipun di tengah keterbatasan fiskal,” ujarnya.

Leonard menjelaskan, penurunan APBD berdampak pada perlunya penyesuaian program pembangunan, termasuk pengurangan belanja rutin dan belanja nonprioritas.

“Otomatis belanja yang tidak mendesak dikurangi dan diarahkan pada pelayanan publik serta proyek-proyek strategis,” katanya.

Ia menambahkan, arah pembangunan Kalteng pada 2026 dipusatkan pada tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) serta mendorong peran badan usaha milik daerah (BUMD).