Junta Bebaskan Ratusan Tahanan dalam Amnesti Tahunan

YANGON – Ratusan tahanan pada Minggu (4/1) dibebaskan di Myanmar setelah junta mengumumkan pengampunan hari kemerdekaan tahunan, hanya sepekan setelah dimulainya pemilihan umum yang telah dikecam oleh pemantau internasional sebagai sandiwara.

Militer merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021 yang memicu perang saudara, yang mengakibatkan pemberontaan prodemokrasi melawan pasukan junta, dan ribuan aktivis telah ditangkap.

“Selusin bus yang penuh dengan tahanan yang dibebaskan keluar dari penjara Insein Yangon pada Minggu pagi, dan beberapa di antaranya melambai kepada kerumunan simpatisan,” lapor jurnalis AFP.

Sementara anggota keluarga di luar penjara mengangkat tanda-tanda bertuliskan nama orang yang mereka cintai yang dipenjara, walau tidak yakin apakah mereka termasuk di antara tahanan yang dibebaskan.

Seorang pria mengatakan dia berharap bertemu ayahnya, yang dipenjara karena berpolitik. "Kalimatnya akan segera berakhir. Saya berharap dia akan dibebaskan sesegera mungkin,” kata pria itu yang menolak disebutkan namanya karena masalah keamanan.

Secara total, ketua junta Min Aung Hlaing mengampuni 6.134 warga negara Myanmar yang dipenjara, kata Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, seraya menambahkan 52 tahanan asing juga akan dibebaskan dan dideportasi.

Amnesti tahanan tahunan yang menurut junta atas dasar kemanusiaan dan belas kasih itu diumumkan ketika Myanmar memperingati 78 tahun kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Inggris.

Myanmar diketahui sering memberikan amnesti kepada ribuan tahanan untuk memperingati hari libur atau perayaan agama  Buddha. Junta pernah membebaskan lebih dari 9.000 tahanan untuk memperingati hari kemerdekaan pada tahun 2024, dan hampir 6.000 untuk kesempatan yang sama tahun lalu.

Pemilu Bertahap

Sepekan lalu, junta yang berkuasa di Myanmar menggelar pemungutan suara dalam pemilihan bertahap selama sebulan, dengan para pemimpinnya berjanji bahwa jajak pendapat itu akan membawa demokrasi dan rekonsiliasi nasional.

Namun, para pembela hak asasi manusia dan diplomat Barat mengecam tindakan tersebut sebagai sebuah kepalsuan dan perubahan citra pemerintahan militer.

Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang promiliter meraih kemenangan yang menentukan pada fase pertama dengan memenangkan 90 persen kursi majelis rendah, menurut hasil resmi yang dipublikasikan di media pemerintah beberapa waktu lalu.

Banyak analis menggambarkan USDP sebagai wakil sipil militer.

Dua tahap pemungutan suara lagi dijadwalkan pada 11 dan 25 Januari.