Resolusi DPRD DKI 2026: Hunian Layak, Sekolah Gratis, dan Layanan Kesehatan Jadi Prioritas

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menetapkan resolusi tahun 2026 dengan fokus utama pada penguatan dukungan terhadap program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Arah kebijakan ini menekankan pemenuhan kebutuhan dasar warga secara merata dan berkelanjutan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menegaskan bahwa DPRD akan mendorong percepatan penyelesaian regulasi serta memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Langkah tersebut dinilai penting agar program pembangunan tidak berhenti di atas kertas.

Menurut Ima, DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan publik yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Fokus utama diarahkan pada sektor hunian, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Ia menekankan bahwa warga Jakarta harus merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari. Pemerataan manfaat program menjadi target utama agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.

"Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak, akses sekolah gratis, serta pelayanan kesehatan yang ditanggung pemerintah," ujar Ima Mahdiah. Pernyataan tersebut disampaikannya di sela perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (31/12).

Ima juga menyoroti persoalan akses layanan kesehatan yang selama ini masih menjadi kekhawatiran sebagian warga. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada masyarakat yang enggan berobat hanya karena persoalan biaya.

"Harapannya, tidak ada lagi warga yang takut datang ke rumah sakit karena persoalan biaya, dan tidak ada masyarakat yang tidak bisa dibantu oleh pemerintah," sambungnya. Ia menilai pelayanan publik harus hadir tanpa diskriminasi.

Selain itu, Ima menegaskan komitmen DPRD DKI Jakarta dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Penguatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi kunci agar aspirasi tersebut dapat direalisasikan.

Menurutnya, komunikasi yang solid antara legislatif dan eksekutif akan mempercepat pelaksanaan program strategis. Dengan koordinasi yang kuat, kebijakan diharapkan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan warga.

"Kami ingin aspirasi warga yang diperjuangkan dapat semakin banyak direalisasikan melalui koordinasi yang lebih kuat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," jelas Ima. Ia menilai sinergi antarlembaga tidak bisa ditawar.

Senada dengan Ima, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina, juga menaruh harapan besar pada penguatan sinergi di tahun 2026. Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi fondasi utama kesejahteraan masyarakat.

Wa Ode menilai program pembangunan akan berjalan lebih efektif jika didukung kerja sama yang baik antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta. Tanpa koordinasi yang kuat, target pembangunan berisiko meleset dari sasaran.

Ia berharap pada 2026, hubungan kerja antarlembaga semakin harmonis dan produktif. Dengan begitu, berbagai program yang dirancang dapat benar-benar memberikan dampak nyata.

"Semoga pada 2026 sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin kuat dalam menjalankan kerja-kerja yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat," kata Wa Ode. Ia menekankan pentingnya orientasi pada hasil.

Resolusi DPRD DKI Jakarta 2026 ini dinilai sebagai sinyal kuat keberpihakan terhadap kepentingan publik. Fokus pada hunian, pendidikan, dan kesehatan menunjukkan arah kebijakan yang pro-rakyat.

Ke depan, DPRD DKI Jakarta memastikan akan terus mengawal implementasi kebijakan tersebut. Pengawasan ketat akan dilakukan agar setiap program berjalan sesuai tujuan dan memberi manfaat maksimal bagi warga Jakarta.