Menteri HAM Natalius Pigai Minta Polisi Usut Teror terhadap Aktivis dan Influencer

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat kepolisian mengusut sederet aksi teror terhadap sejumlah aktivis dan pemengaruh (influncer) usai mengkritik penanganan banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera pada akhir November 2025.

"Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya," kata Pigai dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Pigai mengapresiasi siapa pun, termasuk pemengaruh, yang memanfaatkan hak kebebasan berpendapat untuk menyampaikan kritik.

"Saat ini kita menikmati surplus demokrasi, yakni hak berpendapat atas pikiran dan perasaan yang dijamin tanpa adanya protokol lalu lintas. Dalam situasi ini, tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan tersebut," ucapnya.

Kendati begitu, Pigai mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam berpendapat. Dalam praktiknya, kritik yang disampaikan kerap kali bergeser menjadi serangan terhadap kehormatan individu maupun institusi.

Pigai menyatakan tidak tertutup kemungkinan ada pihak yang memanfaatkan narasi tersebut untuk berpura-pura sebagai korban (playing victim) demi menaikkan jumlah pelanggan dan pengikut media sosial serta memicu gangguan kehormatan interpersonal.

Oleh sebab itu, Menteri HAM mengatakan perlu kehati-hatian agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu.

Selain itu, Pigai meminta para influencer agar dalam menyampaikan kritik, tidak serta-merta membingkai pemerintah sebagai pelaku.

Sebab hingga kini belum ada pihak yang dapat dipastikan bertanggung jawab atas bencana yang terjadi di berbagai daerah di wilayah utara Sumatera itu, tanpa melalui penyelidikan aparat penegak hukum.

Pigai mengatakan kebebasan berpendapat kerap diiringi dengan praktik penggiringan opini menggunakan logika sesat, seperti serangan pribadi (ad hominem), manipulasi emosi, generalisasi berlebihan, hingga pengaburan sebab-akibat.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh pola-pola sesat pikir tersebut dan tetap bersikap rasional serta objektif dalam menilai informasi, terutama di media sosial.

Sementara itu, terkait penanganan bencana di Sumatera, Pigai menyatakan pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui kerja nyata yang sistematis, masif, dan terencana.

Pemerintah, kata dia, menjalankan dua tahap utama, yakni tahap tanggap darurat dan tahap pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya pemulihan masyarakat terdampak.

"Semua orang tentu tahu dan telah menyaksikan bahwa hampir setiap minggu Presiden datang ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," ujarnya.

Menteri HAM menolak keras segala upaya framing (pembingkaian) yang menyudutkan pemerintah sebagai pelaku teror tanpa dasar hukum dan bukti yang sah.

Ia mengatakan jika memang terdapat teror, pelakunya bukanlah negara atau aktor pemerintah.