Menkeu Tak Pusing Potensi Perlebaran Defisit Anggaran, Ekonomi Masih Aman

JAKARTA -  Perjalanan ekonomi nasional tak akan terganggu kalaupun terjadi perlebaran defisit anggaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mengganggu pergerakan kinerja ekonomi.

“Mungkin (defisit) akan bergerak sedikit ke atas. Tapi yang jelas, kami amankan tidak melanggar undang-undang,” kata Purbaya dalam wawancara cegat seusai Seremoni Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2026 di Jakarta, Jumat.

Purbaya menjelaskan defisit APBN 2025 diperkirakan naik dari batas proyeksi, yang ditetapkan pada laporan semester lalu sebesar 2,78 persen, akibat perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun kemarin.

Namun, Menkeu menyebut telah menjalankan berbagai upaya untuk memulihkan kembali kinerja ekonomi.

Seiring dengan membaiknya perekonomian, dia menjamin perkembangan defisit APBN ke depan akan makin terkendali.

“Dan yang penting ekonomi makin bergerak, keuntungan perusahaan juga makin baik. Otomatis nanti akan diterjemahkan kepada harga saham yang lebih tinggi,” ujarnya.

Sebagai catatan, defisit APBN 2025 dikoreksi dari target awal 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 2,78 persen PDB.

Revisi itu mempertimbangkan penerimaan negara yang bergerak melambat dari target yang ditetapkan.

Realisasi terakhir yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan, defisit APBN berada pada level 2,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 30 November 2025, dengan nilai sebesar Rp560,3 triliun.

Pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.351,5 triliun atau setara dengan 82,1 persen dari proyeksi (outlook) APBN tahun ini sebesar Rp2.865,5 triliun.

Sedangkan belanja negara terealisasi sebesar Rp2.911,8 triliun atau setara 82,5 persen dari proyeksi Rp3.527,5 triliun.

Meski penerimaan negara diproyeksikan bakal berada di bawah target (shortfall), Menkeu Purbaya konsisten berjanji akan menjaga defisit APBN tetap di bawah ambang batas yang ditetapkan UU sebesar 3 persen.