HKI Apresiasi Sidang Debottlenecking, Investasi Industri Dipacu

JAKARTA – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai langkah pemerintah menggelar sidang debottlenecking sebagai sinyal positif bagi percepatan investasi industri.

Upaya ini diharapkan mampu menuntaskan hambatan regulasi dan operasional yang selama ini menghambat ekspansi kawasan industri, sehingga meningkatkan daya tarik investasi serta mendorong pertumbuhan sektor manufaktur nasional.

HKI menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar proses debottlenecking berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi investor.

‎Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/12), menyatakan kebijakan debottlenecking mencerminkan pendekatan baru pemerintah yang lebih responsif dan solutif terhadap persoalan riil di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan, perizinan, dan perdagangan.

Ketiga aspek tersebut, kata dia, selama ini menjadi titik hambat utama dalam realisasi investasi dan ekspansi industri di berbagai kawasan industri di Indonesia.

‎“Bagi dunia usaha, yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan yang baik di atas kertas, tetapi juga kepastian dalam implementasi. Sidang debottlenecking yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan hambatan investasi diselesaikan secara lintas sektor dan tidak berlarut-larut,” ujar dia.

Menurut dia, sebagai asosiasi yang menaungi pengelola kawasan industri di seluruh Indonesia, HKI memandang upaya debottlenecking sebagai langkah strategis yang berpotensi memberikan dampak langsung terhadap percepatan investasi.

Ma’ruf menyatakan, setidaknya terdapat empat manfaat utama dari kebijakan ini, yakni mempercepat implementasi investasi di kawasan industri, meningkatkan kepastian regulasi dan prosedur operasional, mendorong sinergi pemerintah dan pelaku industri dalam menyelesaikan persoalan secara cepat dan transparan, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja pada 2026.​​​

Lebih lanjut, HKI menekankan bahwa debottlenecking idealnya tidak berhenti pada penyelesaian kasus administratif per kasus. Kebijakan ini diharapkan mampu melahirkan reformasi proses jangka panjang, sehingga hambatan serupa tidak terus berulang dan iklim usaha menjadi semakin efisien serta kompetitif.

‎“Debottlenecking akan jauh lebih berdampak apabila diikuti dengan perbaikan sistem dan prosedur yang bersifat permanen. Di sinilah pentingnya menjadikan temuan-temuan dari sidang debottlenecking sebagai dasar penyempurnaan kebijakan ke depan,” kata Ma’ruf.

HKI menyatakan, kesiapan untuk menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam proses tersebut, termasuk dengan menyampaikan masukan berbasis pengalaman lapangan dari pengelola kawasan industri dan pelaku usaha.​​

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan dunia industri diyakini akan menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang efisien, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global.