BP Taskin Dorong Ekonomi Sirkular Berpihak pada Kesejahteraan Pemulung

Jakarta - Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin) menyoroti perkembangan ekonomi sirkular di Indonesia juga harus meningkatkan kesejahteraan pekerja informal yang menjadi tulang punggung ekosistem tersebut, termasuk pemulung.

Dalam acara diskusi AHConnect di Antara Heritage Center, Jakarta, Selasa (23/12), Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses, BP Taskin, Novrizal Tahar menyebut bahwa data dari ikatan pemulung memperkirakan terdapat sekitar 4 juta orang yang bekerja di sektor informal pengelolaan sampah, baik sebagai pemulung, pelapak dan seterusnya.

"Tapi ada statement juga dari mereka, itu yang terdata, yang memiliki identitas. Jadi, mungkin real-nya bisa sampai 10 juta sebenarnya. Karena ada yang tidak punya identitas," ujarnya.

Ketiadaan identitas bagi para pekerja sektor informal itu mengakibatkan para pemulung dan pelapak itu belum masuk dalam pendataan dengan nama dan alamat yang jelas untuk bantuan dari pemerintah dari berbagai kementerian/lembaga.

Untuk itu, dia meminta para produsen yang bergerak dalam ekosistem ekonomi sirkular dan sebagai bagian dari tanggung jawab produsen yang diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR) untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mereka, termasuk mendukung pendataan agar mereka mendapatkan dokumen identitas yang diperlukan.

"Jadi, yang pertama itu yang kita bangun, juga bukan hanya mereka sebagai alat produksi sirkular ekonomi, tapi kita ingin membangun beyond dari itu. Menjadikan mereka juga manusia Indonesia yang seutuhnya, yang punya hak politik, punya kehidupan yang layak, punya hak mendapatkan bantuan dan sebagainya," kata Novrizal.

EPR berprinsip bahwa produsen bertanggung jawab hingga masa akhir pakai dari kemasan produk yang mereka keluarkan, termasuk untuk mengelola limbahnya.

Langkah itu diperlukan sebagai bagian dari upaya mengurangi timbulan sampah nasional, terutama sampah plastik dan mewujudkan ekonomi sirkular.