Pariwisata Tak Bisa Asal Jalan, Kemenpar Buka Arah Baru Penataan

JAKARTA – Merumuskan arah penataan pariwisata menjadi penting untuk memastikan pertumbuhan sektor ini berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan tekanan sosial maupun lingkungan.

Tanpa perencanaan yang jelas, peningkatan kunjungan berisiko memicu degradasi destinasi, ketimpangan manfaat ekonomi, serta konflik ruang.

Karena itu, penataan pariwisata yang terarah diperlukan agar pengembangan destinasi selaras dengan daya dukung, kearifan lokal, dan tujuan jangka panjang pembangunan daerah.

Kementerian Pariwisata mempublikasikan buku “Archipelago Indonesia Emas 2045: Penataan Pariwisata Indonesia yang Berdaulat, Berkualitas, dan Berkelanjutan” sebagai rujukan strategis dalam merumuskan arah pembangunan pariwisata nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Buku ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kontribusi sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045," kata Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar Martini M. Paham dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (19/12).

Martini menyampaikan bahwa buku ini diharapkan menjadi referensi penting dalam mendorong transformasi pariwisata Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Buku “Archipelago Indonesia Emas 2045” mengulas pentingnya penguatan ekosistem pariwisata yang adaptif dan bertanggung jawab. Di dalamnya dirangkum berbagai gagasan strategis terkait penguatan tata kelola pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan konektivitas destinasi, serta peningkatan kualitas pengalaman wisata yang berlandaskan budaya dan prinsip keberlanjutan.

“Buku ini hadir sebagai kontribusi pemikiran kolektif para pakar dan praktisi, sekaligus menawarkan perspektif yang komprehensif untuk mewujudkan transformasi pariwisata nasional yang efektif dan berkelanjutan,” kata dia.

Sementara itu, Asisten Deputi Manajemen Strategis Kemenpar I Gusti Ayu Dewi Hendriyani menambahkan bahwa buku ini diharapkan dapat mendukung penguatan koordinasi lintas sektor serta menjadi dasar perumusan kebijakan pariwisata jangka panjang.

“Kami berharap buku ini dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah, industri, dan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata Indonesia yang berdaya saing, berdaulat, dan berkelanjutan,” ujar Dewi.