Polres Sumedang Siagakan 46 Pos saat Operasi Lilin Lodaya 2025

SUMEDANG – Kepolisian Resor (Polres) Sumedang, Jawa Barat, bersama instansi terkait menyiapkan sebanyak 46 pos dalam Operasi Lilin Lodaya yang digelar 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Kepala Bagian Operasi Kompol Yudi Sadikin di Sumedang, Kamis (18/12), mengatakan bahwa pos tersebut akan ditempat di beberapa lokasi yang berada di wilayah rawan dan pusat aktivitas masyarakat.

"Penempatan pospam kurang lebih ada 46 pos, termasuk pos terpadu, pos pengamanan, dan pos pelayanan. Di pos terpadu seluruh instansi bergabung. Selain itu ada pos pelayanan di lokasi-lokasi tertentu, termasuk wilayah rawan dan pusat aktivitas masyarakat," katanya.

Ia menjelaskan, dari total 46 pos tersebut terdiri atas satu pos terpadu, dua pos pelayanan, delapan pos pengamanan, serta 33 pos pengaturan lalu lintas (pos gatur). Pos terpadu sendiri akan ditempatkan di Terminal Ciakar dengan melibatkan seluruh instansi terkait dalam pelaksanaan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Pospam yang didirikan merupakan pospam terpadu yang dibangun di kawasan Ciakar. Di sana seluruh instansi terlibat, mulai dari Polri, TNI, BPBD, Pemda, hingga unsur terkait lainnya. Karena lokasinya luas, pelayanan kesehatan juga tersedia," jelasnya.

Sementara itu, pos pelayanan berada di Bundaran Binokasih, Puncak Permata, dan kawasan Jatigede.

Adapun pos pengamanan tersebar di sejumlah titik, antara lain Pos Pengamanan Jatinangor, Tanjungsari, Cimalaka, Cimanggung, Wado, serta Tomo.

Sementara itu, Kepala Seksi Humas Polres Sumedang AKP Awang Munggardijaya menyebutkan total personel yang dikerahkan dalam Operasi Lilin Lodaya 2025 sebanyak 642 personel kepolisian.

Ia juga mengatakan bahwa sejumlah wilayah mendapat atensi khusus karena berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan kelancaran lalu lintas.

"Beberapa titik yang membutuhkan atensi, di antaranya Kilometer 177 Tol Cisumdawu yang saat ini sedang dalam perbaikan serta jalur PT. Kahatex yang kerap mengalami kemacetan," jelasnya.

Selain itu, pihaknya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam operasional di lapangan, termasuk penerapan SOP dan sinergi terkait pengamanan serta pelayanan masyarakat.