Hilirisasi Perlu Dipercepat demi Pertumbuhan Ekonomi

Kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting agar pelaku usaha memiliki kepercayaan jangka panjang dalam mengembangkan investasi hilirisasi.

Jakarta – Hilirisasi perlu dipercepat sebagai strategi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani menyampaikan, pemerintah fokus melakukan hilirisasi sumber daya alam (SDA) sebagai fondasi utama transformasi ekonomi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menuju negara industri yang mandiri.

“Kita adalah pemimpin global di beragam komoditas strategis seperti nikel dan kelapa sawit yang menempati posisi teratas serta komoditas lainnya seperti timah dan bauksit. Sumber daya ini menempatkan kita di jantung transisi energi global,” kata Rosan di Jakarta, Senin (15/12).

Seperti dikutip dari Antara, pernyataan tersebut disampaikan Rosan dalam berbagai kesempatan terkait penguatan kebijakan hilirisasi, termasuk saat memberikan pandangan atas buku Indonesia Naik Kelas karya Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan.

Buku tersebut dinilai menyediakan peta jalan strategis menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8 persen, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut Rosan, Indonesia saat ini merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Di tengah tantangan global, ekonomi nasional tetap tumbuh sekitar 5 persen, yang menunjukkan arah kebijakan ekonomi berada pada jalur yang tepat.

Salah satu pilar utama pencapaian tersebut adalah hilirisasi komoditas strategis yang kini diposisikan bukan lagi sebagai program sektoral, melainkan sebagai strategi kedaulatan ekonomi untuk memperkuat rantai nilai dan menata ulang struktur ekonomi nasional.

Ia mencatat bahwa sepanjang Januari hingga September 2025, sektor hilir berhasil menarik investasi sebesar 431 triliun rupiah atau lebih dari 30 persen dari total realisasi investasi nasional, dengan laju pertumbuhan mencapai 58,1 persen secara tahunan.

Rosan, yang juga menjabat sebagai CEO Danantara Indonesia, menambahkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan membutuhkan investasi sekitar 815 miliar dollar AS.

Target tersebut, menurutnya, hanya dapat direalisasikan melalui transformasi struktural dan tidak semata-mata mengandalkan konsumsi domestik.

Transisi Energi

​​​​​​Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra meyakini Indonesia bisa melalui proses transisi energi dengan menggunakan bahan bakar dimetil eter (DME).

"DME, yang diproduksi melalui gasifikasi batu bara, menjadi alternatif vital untuk menggantikan LPG yang sebagian besar masih diimpor, sekaligus jalan bagi transisi energi yang lebih berkelanjutan," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selain DME, Hangga menyebut pemerintah juga mendorong pemanfaatan compressed natural gas (CNG) dan liquified natural gas (LNG) untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG.

Hangga menjelaskan, penggunaan LPG tidak hanya digunakan rumah tangga, tetapi juga memenuhi kebutuhan UMKM, nelayan, dan petani.

"Untuk skala nasional, implementasi DME harus disertai dengan empat syarat utama," ujarnya, dalam webinar yang digelar Universitas Negeri Pembangunan Veteran Jawa Timur.

Keempat syarat tersebut meliputi harga yang terjangkau, mengingat masyarakat masih memprioritaskan harga.

Solusi inovatif harus kembali pada harga yang kompetitif, sebutnya.

Syarat lainnya adalah suplai DME harus didukung infrastruktur yang memadai dan terintegrasi serta aksesibilitas harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat secara merata.

"Terakhir, kesiapan pengembangan jaringan gas nasional harus diperkuat, karena jargas yang terintegrasi akan menjadi pendukung kuat bagi program DME dan upaya mengurangi impor LPG," jelasnya.