Susun Arah Kebijakan Pembangunan, BPS Bekasi Potret Aktivitas Ekonomi Warga Mulai Skala Mikro hingga Investasi Besar

KABUPATEN BEKASI - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memotret aktivitas ekonomi warga sebagai dasar menyusun arah kebijakan pembangunan daerah melalui kegiatan Sensus Ekonomi 2026, yang menyasar unit usaha dari berbagai sektor mulai skala mikro hingga investasi besar.

Ketua Tim Humas BPS Kabupaten Bekasi Rengga Adhy Pratama menjelaskan rangkaian Sensus Ekonomi (SE) 2026 sudah dimulai sejak Mei 2026 melalui tahapan koordinasi awal bersama lintas pemangku kepentingan, kegiatan sosialisasi serta pembukaan pengisian data secara mandiri.

"Memasuki pertengahan Juni hingga 31 Agustus nanti, petugas mendata secara door to door dengan mendatangi tempat tinggal maupun unit-unit usaha untuk melakukan wawancara," katanya di Cikarang, Bekasi, Rabu (24/6).

Sebanyak 2.400 petugas sensus dikerahkan usai mengikuti pelatihan pada 2-14 Juni 2026.

Mereka direkrut melalui platform Sobat BPS dan berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa hingga ibu rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan lolos tahapan seleksi.

Para petugas sensus yang telah dibekali pelatihan serta pengetahuan khusus tersebut memiliki beban kerja bervariasi dengan rata-rata satu petugas menangani hingga tiga wilayah rukun tetangga (RT).

"Ada petugas yang mendata sampai lima RT, tergantung wilayah kecamatan. Kami menggunakan waktu ini juga untuk mengupdate kondisi terkini aktivitas perekonomian masyarakat secara luas," katanya.

Pihaknya melalui kegiatan ini berupaya memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi terkini maupun perkembangan aktivitas ekonomi di Kabupaten Bekasi.

Menurut dia, perkembangan teknologi membuat pola usaha masyarakat terus mengalami perubahan. Saat ini, banyak pelaku usaha yang tidak lagi memiliki toko atau usaha secara fisik, tetapi tetap dapat menjalankan kegiatan ekonomi aktif dari rumah melalui internet.

"Karena itu, cakupan sensus ekonomi 2026 diperluas agar mampu menjangkau berbagai jenis usaha yang sebelumnya sulit teridentifikasi secara langsung di lapangan. Bukan hanya perusahaan besar, pelaku usaha yang menjalankan usaha dari rumah juga menjadi sasaran pendataan," kata Rengga.

Petugas Sensus BPS Kabupaten Bekasi Annisa Rahma menambahkan SE 2026 turut mendata pelaku usaha digital seperti konten kreator, TikToker, pemengaruh atau influencer hingga pekerja jasa lain yang menjalankan aktivitas ekonomi dari rumah.

Pihaknya juga melakukan pendataan pada sektor pertanian yang dinilai masih menjadi penopang kehidupan masyarakat Kabupaten Bekasi. Langkah ini dilakukan di tengah marak alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan industri dan perumahan.

"Isu alih fungsi lahan menjadi perhatian serius pemerintah daerah, termasuk upaya menjaga keberlanjutan lahan sawah di wilayah ini. Sekarang tidak boleh ada alih fungsi lahan lagi, karena lahan sawah harus dilindungi," ujarnya.

Melalui SE 2026, pemerintah diharapkan memperoleh data lebih lengkap mengenai struktur usaha, potensi ekonomi serta perkembangan sektor baru yang tumbuh seiring transformasi digital. Data tersebut akan menjadi landasan menyusun program kebijakan yang lebih tepat sasaran guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat serta mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya di Kabupaten Bekasi," kata dia.