Menjaga Semangat Reformasi dengan Berpihak pada Kepentingan Masyarakat

Saya ingin pemerintah itu betul-betul bisa berempati, sehingga aturan ini diharapkan bisa mendorong pemerintah, kementerian, dan lembaga untuk betul-betul bisa memberikan layanan-layanan yang signifikan.

Selain itu Kementerian PANRB juga berkomitmen untuk mengawal dan memastikan pelayanan publik terbaik bagi perempuan dan anak.

Ini adalah salah satu bagian dari upaya kami untuk bersama-sama dengan Polri dan Kementerian PPPA untuk terus menjaga dan melindungi masyarakat dari perdagangan orang serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan.

Langkah ini menunjukkan bahwa kehadiran negara bukan diukur dari banyaknya aturan, tetapi dari perlindungan yang benar-benar dirasakan oleh rakyatnya, serta mendukung penegakan hukum berbasis keadilan restoratif, kepekaan sosial, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Langkah transformasi kelembagaan ini merupakan bentuk adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Bisa Anda jelaskan mengenai delapan proses bisnis tematik bagi mendukung program Presiden yang disusun oleh KemenPANRB?

KemenPANRB telah menyusun delapan proses bisnis (probis) tematik dalam rangka mendukung program prioritas Presiden. Probis tersebut antara lain penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan layanan kesehatan primer dan lanjutan, serta perlinsos.

Probis ini menjadi peta kerja terpadu lintas kementerian/lembaga (K/L) yang memetakan alur kerja utama, peran instansi, serta mekanisme monitoring agar implementasi program lebih cepat, konsisten, dan terukur.

Sepanjang tahun 2025, Kementerian PANRB fokus melaksanakan sejumlah program kerja prioritas, antara lain penyelesaian penataan kelembagaan Kabinet Merah Putih, penyusunan arah reformasi birokrasi, penataan sistem kerja manajemen ASN, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga percepatan transformasi digital pemerintah.

Fokus utamanya adalah membangun birokrasi yang kapabel, adaptif, dan berorientasi pada layanan publik berbasis siklus hidup manusia.

Pada sisi pelayanan publik, Kementerian PANRB terus mendorong keberlanjutan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) melalui pendekatan omnichannel. Pendekatan ini memastikan layanan tidak hanya tersedia di konter tatap muka, tetapi juga melalui layanan drive thru, layanan mobile, layanan mandiri, hingga penguatan e-services.

Kami juga mendorong fungsi MPP diperluas agar tidak hanya menjadi pusat layanan administrasi, tetapi juga pusat informasi investasi, pusat aktivitas masyarakat, pusat ekonomi kreatif dan UMKM, serta pusat informasi pariwisata sesuai karakteristik daerah.

Sejauh mana perkembangan terkait transformasi digital pemerintah hingga saat ini?

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 telah menempatkan transformasi digital pemerintah sebagai salah satu fokus prioritas. KemenPANRB melaksanakan mandat tersebut dengan empat hal.