Gunungkidul Mulai Pasang Stiker Keluarga Miskin untuk Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memperkenalkan mekanisme baru dalam penanganan kemiskinan melalui pemasangan stiker bagi keluarga miskin prasejahtera penerima bantuan sosial. Langkah ini diluncurkan pada Kamis (11/12/2025) di Kalurahan Beji, Kapanewon Patuk, sebagai upaya memperjelas identifikasi warga yang berhak menerima bantuan dan memastikan program penanganan kemiskinan berjalan tepat sasaran.

Plt Kepala Dinas Sosial P3A Gunungkidul, Markus Tri Munarja, menjelaskan bahwa pemberian tanda bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi bagian dari strategi peningkatan akuntabilitas dan transparansi data sosial. “Tujuan pemasangan stiker adalah untuk memberikan jaminan memadai bahwa KPM penerima bantuan tepat sasaran, meningkatkan kejelasan informasi publik, serta akuntabilitas pelaksanaan bantuan sosial,” ujar Markus.

Markus menegaskan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada surat edaran Bupati nomor 67 tahun 2025. Ia menyebut stiker sebagai instrumen identifikasi lapangan yang membantu petugas menilai kondisi KPM secara lebih akurat. “Pemasangan stiker ini adalah salah satu metode identifikasi masalah dan memberikan kejelasan titik asesmen KPM dalam rangka ketepatan sasaran,” jelasnya.

Program ini dikerjakan serentak di seluruh kapanewon dengan pelibatan Forkopimda, Panewu, Babinsa, Babinkamtibmas, perangkat kalurahan, hingga RT dan RW. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pemasangan stiker bagi 65 KPM per kelurahan atau sekitar 9.360 keluarga di seluruh Gunungkidul.

Selain penandaan rumah warga, pemerintah juga menyertakan intervensi lain, seperti bantuan bedah rumah bagi tujuh keluarga miskin ekstrem. Setiap unit rumah mendapat alokasi Rp 50 juta, dan pembangunan dilakukan penuh oleh pemerintah karena keluarga sasaran tidak memiliki kemampuan swadaya.

Markus menambahkan bahwa pengawasan atas pemasangan stiker dilakukan bersama-sama oleh unsur pemerintah desa dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi bagian dari budaya pemerintahan yang baik agar penanganan kemiskinan lebih terarah. “Pemantauan dan pengawasan pemasangan stiker menjadi tanggung jawab bersama Lurah, SDM MPKH, Babinsa, Babinkamtibmas, Dukuh, RT, RW, dan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengingatkan pentingnya penataan data agar bantuan sosial tidak salah sasaran. “Kegiatan ini diilhami oleh banyaknya keluhan warga yang merasa miskin tetapi tidak menerima bantuan, sehingga perlu dipastikan bantuan tepat sasaran dan warga mengetahui status penerima bantuan mereka,” kata Endah.

Bupati Endah juga menyoroti penyalahgunaan bantuan sosial yang berujung pada penghentian sejumlah penerima dari pemerintah pusat. “Dan Gunungkidul bagian yang paling besar bahwa penerima bantuan sosial itu paling banyak digunakan untuk judi online,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut termasuk bentuk korupsi dan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Endah juga mengingatkan bahwa penerima bantuan yang menolak pemasangan stiker atau mencopotnya akan dianggap mengundurkan diri dari program. “Jika ditempel kemudian dilepas karena merasa malu maka dianggap yang bersangkutan mengundurkan diri,” ujarnya.

Di akhir kegiatan, Bupati Gunungkidul menekankan pentingnya kerja kolektif dan edukasi masyarakat dalam menekan angka kemiskinan. Ia menyampaikan bahwa kemiskinan perlu ditanggulangi melalui pendampingan, perubahan perilaku, dan peningkatan kapasitas keluarga miskin agar tidak bergantung pada bantuan semata.