Program MBG: SPPG Polres Pulang Pisau Salurkan Makanan untuk 1.138 Penerima

PULANG PISAU – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), melakukan penyaluran pertama kepada penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 1.138 peserta didik yang berasal dari 11 sekolah.

"Penyaluran pertama ini ditujukan di jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)," kata Kapolres Pulang Pisau Iqbal Sengaji di Pulang Pisau, Rabu (10/12).

Dia mengharapkan kegiatan tersebut benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak di jenjang TK, SD, SMP dan SMA, termasuk juga bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Posyandu, yang turut menerima dukungan program ini.

"Baru ada satu posyandu yang menerima penyaluran, posyandu lainnya dijadwalkan menyusul pada tahap berikutnya," ucap Iqbal Sengaji.

Iqbal memastikan seluruh program pemerintah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dapat terlaksana dengan optimal di Kabupaten Pulang Pisau.

Ia mengatakan manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan mendukung berbagai kebutuhan daerah.

"Jumlah penerima manfaat ditargetkan mencapai 3.000 orang dengan pelaksanaan dilakukan secara bertahap, dimulai dari 1.000 penerima, kemudian ditingkatkan menjadi 2.000 penerima," kata Kapolres Pulang Pisau itu.

Kepala SPPG Polres Pulang Pisau Yosi Sri Astuti menjelaskan selain anak-anak TK, SD, SMP dan SMA, penerima manfaat MBG juga mencakup kelompok 3B yaitu ibu hamil, ibu menyusui serta balita, yang membutuhkan dukungan gizi.

“Program ini dirancang agar dukungan gizi tidak hanya menyentuh peserta didik, tetapi juga kelompok masyarakat seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan secara menyeluruh,” ujar Yosi.

Ia menjelaskan dalam pelaksanaan SPPG Polres Pulang Pisau tidak bekerja sendiri, tetapi juga menjalin kerja sama dengan sejumlah dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pendidikan, agar seluruh tahapan program bisa berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.