Honduras Memanas: Presiden Petahana Sebut Hasil Pemilu Penuh Kecurangan

MOSKOW - Presiden Honduras Xiomara Castro menyatakan bahwa hasil pemilu presiden yang berlangsung pada 30 November lalu tidak sah mengingat adanya manipulasi sistem penghitungan suara dan "kudeta elektoral".

"Ini adalah sebuah mandat konstitusi kami yang tidak dapat dibatalkan. Oleh karenanya, saya berpendapat bahwa pemilu ini, berdasarkan bukti 26 rekaman audio, tidak sah. Demokrasi tidak akan ada tanpa keadilan," kata Presiden Honduras dalam pidato yang disiarkan Canal 11.

Castro mengatakan rakyat Honduras "tidak boleh menerima pemilu yang diwarnai oleh campur tangan, manipulasi, serta pemerasan", menambahkan bahwa "kedaulatan tidak untuk dijual dan demokrasi tidak untuk diserahkan".

"Manipulasi (Sistem Transmisi Hasil Pemilihan Awal) TREP dan distorsi kehendak rakyat. Tindakan-tindakan ini merupakan kudeta elektoral yang sedang berlangsung, yang akan kami laporkan kepada PBB, Uni Eropa, CELAC (Komunitas Negara-negara Amerika Latin dan Karibia), OAS (Organisasi Negara-negara Amerika), dan organisasi-organisasi lainnya," kata Castro.

Menurut Dewan Pemilu Nasional, setelah penghitungan 99 persen lebih surat suara, kandidat dari Partai Nasional yang didukung Presiden AS Donald Trump, Nasry Asfura, unggul dengan perolehan 40,53 persen suara.

Berdasarkan aturan hukum di negara tersebut, penghitungan akhir harus diselesaikan dalam waktu 30 hari setelah pemungutan suara, dan presiden yang baru akan dilantik pada 27 Januari 2026. Ant/Sputnik/RIA Novosti