Menteri PU Bongkar Strategi Baru: Kemitraan Infrastruktur dengan Tiongkok Tak Lagi Sekadar Investasi

JAKARTA – Kerja sama bilateral di bidang infrastruktur semakin menjadi pilar strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional.

Melalui kemitraan antarpemerintah, negara dapat mengakses teknologi yang lebih maju, mempercepat transfer keahlian, serta memperoleh skema pembiayaan yang lebih efisien untuk proyek-proyek besar seperti transportasi, energi, dan konektivitas digital.

Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat kualitas pembangunan fisik, tetapi juga meminimalkan risiko proyek melalui berbagi pengalaman dan standar internasional.

Di tengah kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang terus meningkat, kerja sama bilateral menjadi instrumen krusial untuk memastikan pembangunan berjalan tepat waktu, berkelanjutan, dan mampu mendorong pertumbuhan inklusif di berbagai wilayah.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mendorong arah baru kerja sama dalam bidang infrastruktur Indonesia-Tiongkok.

Dia menekankan bahwa Kementerian PU menjadi poros utama percepatan pembangunan strategis Indonesia, terutama dalam memastikan setiap kerja sama internasional sejalan dengan agenda ketahanan air, ketahanan pangan, dan ketahanan energi sebagaimana tercantum dalam Asta Cita dan kerangka PU608.

“Kerja sama Indonesia–Tiongkok dalam bidang infrastruktur kini memasuki fase yang semakin strategis. Selama 75 tahun hubungan diplomatik, kedua negara secara konsisten bekerja sama. Fondasi itulah yang memungkinkan pembangunan bersama terus berkembang,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/12).

Dia menegaskan arah baru pembangunan infrastruktur nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi ekonomi.

Dody menjelaskan bahwa arah pembangunan Indonesia telah terpetakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menempatkan tiga pilar strategis, yakni air, pangan dan energi sebagai inti pembangunan.

Ia menegaskan bahwa Kementerian PU memiliki mandat utama untuk memastikan ketiga pilar tersebut diwujudkan melalui infrastruktur yang tepat sasaran.

“Ketahanan air, pangan, dan energi bukan sekadar program teknis. Ini kebutuhan dasar bagi keberlanjutan bangsa. Karena itu, seluruh kolaborasi internasional harus selaras dengan arah tersebut,” katanya.

Dody berupaya memastikan setiap kerja sama luar negeri tidak hanya mengalir sebagai proyek konstruksi, tetapi sebagai bagian integral dari strategi nasional yang terukur.

Ia memanfaatkan momentum untuk mengumumkan tiga proyek Government-to-Government (G-to-G) yang telah dikurasi dengan ketat dan siap memasuki pembahasan pembiayaan.

Adapun tiga proyek yang dimaksud meliputi Bendungan Serbaguna Riam Kiwa, Bendungan Serbaguna Pelosika, dan Pembangunan Jalan Perbatasan Kalimantan.

Dody menegaskan bahwa seluruh proyek telah melalui kajian komprehensif dan menunjukkan bagaimana Kementerian PU berada di garis depan perencanaan strategis nasional.

“Ketiga proyek ini sudah berada dalam tahap siap pembiayaan. Kami tidak lagi berbicara rencana, tetapi implementasi. Ini proyek jangkar untuk ketahanan air, irigasi, dan konektivitas nasional,” katanya.