Batalkan Segera Hak Guna Usaha untuk Bangun Huntara

Direktur Eksekutif Sustain Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia Tata Mustasya mengatakan, ini kunci untuk implementasi cepat dan konkret koordinasi, antar kementerian dan lembaga pemerintah dengan tetap melibatkan partisipasi warga dan pemangku kepentingan.

"Dengan hunian sementara ini juga bagaimana agar warga bisa punya tempat berlindung yang layak dan sehat, dan juga sangat penting agar bisa segera beraktivitas normal kembali: bekerja untuk orang dewasa, anak anak bisa bersekolah dan lain lain," ucap Tata.

Hambatan Ketersediaan Lahan

Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan sementara atas Hak Guna Usaha (HGU) di sekitar area relokasi penyintas banjir di Sumatera, untuk memfasilitasi kebutuhan lahan pembangunan hunian sementara.

"Kalau perlu, HGU-HGU, bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting, lahan harus ada," katanya saat rapat terbatas di Banda Aceh, Minggu (7/12) malam.

Dia mengatakan bahwa pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Instruksi itu muncul setelah Kepala Badan Nasional Penanggulanan Bencan (BNPB) Suharyanto melaporkan bahwa salah satu hambatan mendesak dalam percepatan pembangunan huntara di sekitar wilayah bencana yang telah pulih, adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.

“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” ujar Suharyanto dalam laporannya ke Presiden.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo menegaskan bahwa negara wajib menemukan solusi cepat. “Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” kata Presiden.