Presiden Trump Ultimatum Maduro Mundur

Washington – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan mengultimatum Presiden Venezuela Nicolás Maduro untuk segera mundur dari jabatannya dan meninggalkan negara tersebut dengan tawaran jaminan keamanan.

Menurut laporan Miami Herald pada Senin (1/12), ultimatum tersebut disampaikan melalui panggilan telepon antara Trump dan Maduro di tengah kesiapan militer AS untuk kemungkinan melakukan operasi darat di Venezuela.

Trump disebut meminta Maduro, bersama orang-orang terdekatnya termasuk istrinya Cilia Flores dan putranya, segera meninggalkan Venezuela untuk membuka jalan bagi pemerintahan demokratis. Namun, sumber media AS itu menyebut Maduro meminta “pengampunan global atas kejahatan apa pun yang telah dilakukan dirinya dan kelompoknya,” namun permintaan tersebut ditolak Washington.

Maduro juga dikatakan meminta tetap mengendalikan angkatan bersenjata, serupa dengan kesepakatan politik di Nikaragua pada 1991 ketika Violeta Chamorro terpilih sebagai presiden menjelang akhir perang saudara. Sebagai imbalannya, pihak Maduro bersedia mengizinkan pemilu bebas.

Trump membenarkan bahwa ia berbicara melalui telepon dengan Maduro pada Minggu (30/11), namun menolak mengungkapkan detail percakapan tersebut.

Ultimatum tersebut muncul di tengah kondisi Venezuela yang terus dilanda krisis ekonomi, kemanusiaan, dan politik yang memperburuk legitimasi pemerintahan Maduro di mata internasional. Sementara itu, oposisi Venezuela dan komunitas global menantikan apakah tekanan baru dari Washington akan menghasilkan perubahan nyata dalam waktu dekat.

Ketegangan antara Washington dan Caracas terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Trump sebelumnya menyatakan bahwa wilayah udara Venezuela akan “sepenuhnya ditutup,” sebuah pernyataan yang dikecam pemerintah Venezuela yang menuntut “penghormatan tanpa syarat” terhadap kedaulatan wilayahnya.

Selain itu, Departemen Luar Negeri AS pada 24 November menetapkan kartel Cartel de los Soles sebagai organisasi teroris asing (FTO). AS menuding kartel tersebut dipimpin oleh Maduro dan sejumlah pejabat tinggi rezim yang mereka sebut “ilegitim.”