KI DKI Jakarta Serahkan Laporan Kinerja 2024 Hingga Paparkan 5 Aspek Penguatan Keterbukaan Informasi Publik ke Komisi A DPRD DKI Jakarta

JAKARTA – Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kinerja Tahun 2024 kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025).

Harry menegaskan bahwa penyampaian laporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab komisioner dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh publik melalui DPRD.

“Laporan ini kami serahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat atas amanah yang telah diberikan kepada kami di Komisi Informasi DKI Jakarta,” ujar Harry.

Harry menyampaikan bahwa KI DKI Jakarta secara konsisten melaporkan kinerjanya kepada eksekutif dan legislatif baik melalui laporan tahunan maupun bulanan.

“Kami juga mengapresiasi DPRD DKI Jakarta yang selama ini konsisten menerima laporan tahunan dan bulanan dari Komisi Informasi,” ucap Harry. 

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Komisi Informasi DKI Jakarta. Ia menilai kinerja KI DKI Jakarta periode saat ini sangat baik dan berprestasi. 

“Sebelum menerima laporan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi penuh KI DKI. Ternyata KI berbuat yang terbaik dan setiap tahun ada pelaporannya,” ujarnya.

Inggard menegaskan bahwa Komisi A merasa bangga karena proses seleksi komisioner sebelumnya terbukti menghasilkan anggota Komisi Informasi yang berkinerja baik dan terukur.

“Saya harus berkata jujur, pilihan Komisi A tidak salah. Saya bangga kita bisa melahirkan teman-teman yang menjadi anggota Komisi Informasi ini,” kata Inggard. 

Menurut Inggard, keberadaan Komisi Informasi memiliki tujuan mulia, yaitu membuka seluas-luasnya akses masyarakat terhadap informasi publik di Jakarta, terutama ketika masyarakat memerlukan penjelasan dari badan publik.

“Tujuan KI ini adalah membuka akses informasi bagi masyarakat Jakarta. Bila masyarakat meminta penjelasan kepada badan publik, khususnya para birokrat, mereka harus bisa memberikan penjelasan yang pantas,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kejelasan alur layanan informasi publik (flowchart) di setiap badan publik, sehingga proses permintaan informasi dapat berjalan efektif dan transparan.

“Semua ini harus dilakukan melalui flowchart. KI adalah alat kontrol agar semua pengelola uang rakyat bersifat transparan,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan bahwa keterbukaan informasi adalah instrumen penting untuk memastikan pengelolaan anggaran publik berjalan akuntabel.