Ribuan Orang Unjuk Rasa Menentang Proyek Pengendalian Banjir Fiktif

MANILA - Ribuan orang pada Minggu (30/11) berunjuk rasa di Ibu Kota Filipina menuntut hukuman penjara bagi sejumlah pejabat, anggota parlemen, dan pemilik perusahaan konstruksi yang dituduh mengantongi miliaran dollar uang pembayar pajak dalam skandal korupsi besar-besaran.

Kemarahan terhadap apa yang disebut proyek pengendalian banjir fiktif telah meningkat selama berbulan-bulan di negara kepulauan berpenduduk 116 juta jiwa itu, di mana seluruh kota telah tergenang dalam banjir yang didorong oleh topan dahsyat dalam beberapa bulan terakhir.

Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, telah melihat kawan maupun lawan, termasuk sepupunya seorang anggota kongres, terseret dalam skandal tersebut sejak ia menjadikan penipuan yang meluas itu sebagai inti dari pidato nasionalnya pada Juli lalu.

Pada hari Minggu, para pengunjuk rasa yang menghadapi barikade berkawat berduri yang menghalangi rute mereka menuju istana presiden meneriakkan, "Polisi! Pelindung para koruptor!" sementara polisi antihuru-hara memukul-mukul perisai mereka sebagai balasan.

Para pengunjuk rasa, yang sebelumnya berkumpul di Luneta Park Manila, membawa patung besar yang menggabungkan Marcos dan pesaing politik utamanya, Wakil Presiden Sara Duterte, menjadi buaya berkepala dua yang melambangkan korupsi.

Sekitar 10 kilometer jauhnya, sekelompok demonstran lain menyerukan agar pejabat korup segera dipenjara saat mereka berbaris di sepanjang jalan raya yang dikenal sebagai EDSA, lokasi Gerakan People Power yang membantu menggulingkan ayah Marcos dari kekuasaan pada tahun 1986.

Menurut perkiraan resmi, jumlah massa kurang dari 10.000 orang yang turun ke jalan, sementara lebih dari 17.000 petugas polisi dikerahkan.

Penangkapan pertama terkait dengan skandal tersebut berhasil meringkus delapan anggota Dinas Pekerjaan Umum dan Jalan Raya negara itu yang diumumkan beberapa hari yang lalu, dengan pemerintah berjanji bahwa koruptor kakap akan segera ditangkap.

Mervin Toquero dari Dewan Gereja Nasional di Filipina mengatakan kepada AFP bahwa dirinya tidak puas dengan informasi itu.

"Tidak mungkin korupsi itu terjadi tanpa sepengetahuan pejabat tinggi," kata pria berusia 54 tahun itu di Luneta. "(Mereka) juga harus bertanggung jawab," imbuh dia.

"Ada orang yang meninggal karena korupsi yang terjadi," kata Jessie Wanaluvmi J, 20 tahun, seorang warga yang juga turut dalam unjuk rasa ini.

Azon Tobiano, 68 tahun, yang membawa cucunya, mengatakan dia turut berunjuk rasa setelah melihat ajakan bertindak di media sosial.

"Saya sangat berharap keadilan akan ditegakkan. Saya harap presiden akan tegas memenjarakan mereka yang bertanggung jawab, baik kerabatnya maupun senator," ujar dia.

Masalah Sistemik

Filipina memiliki sejarah panjang skandal yang melibatkan dana publik, di mana politisi tingkat tinggi yang terbukti bersalah melakukan korupsi biasanya lolos dari hukuman penjara yang serius.