Perlu Kerja Sama Tanggung Puluhan Ribu Pekerja Rentan

TANGERANG – Saat ini masih banyak pekerja yang belum dijamin kehidupan sosialnya, di Tangerang. Maka, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Provinsi Banten melibatkan peran dunia usaha dan elemen masyarakat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan 40 ribu pekerja rentan.  

"Ini menjadi fokus kami melalui kolaborasi lintas sektor, partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha, serta inovasi untuk mencapai target kepesertaan menyeluruh demi perlindungan sosial yang berkeadilan,” kata Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan dalam keterangannya di Tangerang Minggu.

Tak hanya itu, Pemkot Tangerang akan terus memperkuat sinergi dan memastikan perlindungan sosial menjadi hak yang dapat diakses oleh seluruh pekerja tanpa terkecuali. "Intinya kita akan terus mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan termasuk melalui program perlindungan bagi pekerja rentan," ujarnya.

Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra mengatakan, hingga saat ini cakupan pekerja yang telah terlindungi di Kota Tangerang meliputi 385.741 pekerja sektor penerima upah, bukan penerima upah, dan jasa konstruksi.

Selain itu, sebanyak 23.315 pegawai non-ASN, perangkat RT/RW, serta kader kemasyarakatan juga telah menjadi peserta. Sementara itu 16.000 ribu pekerja rentan juga telah didaftarkan ke BPJS sebagai bentuk komitmen perlindungan.

Pemerintah Kota Tangerang, lanjut Ujang meraih penghargaan dalam ajang Paritrana Award tingkat Provinsi Banten sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan upaya nyata pemerintah daerah dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan.

Paritrana Award merupakan penghargaan nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan, ditujukan kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan yang berkontribusi aktif dalam penguatan implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan, guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja di seluruh Indonesia.

Bali Percepat Kepesertaan

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster ingin agar cakupan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dilakukan percepatan. Hal ini disampaikan Koster ke BPJS Ketenagakerjaan, di mana pekerja rentan yang ia soroti seperti sulinggih dan pemangku atau pemuka agama yang pembiayaannya diakomodasi APBD.

“Pemprov Bali mendorong percepatan kepesertaan, khususnya bagi pekerja rentan melalui alokasi anggaran dari APBD,” katanya dalam keterangan Pemprov Bali di Denpasar, Minggu. Program perlindungan bagi kelompok pekerja nonformal rentan itu sendiri saat ini sudah menjangkau sekitar 11 ribu sulinggih dan pemangku, namun Gubernur Bali ingin komitmen ini terus berjalan.

“Pekerjaan rohaniawan sangat mulia karena mendoakan agar alam dan manusia tetap dalam keadaan baik, perlindungan ini sangat penting,” ujarnya. Selain rohaniawan, berbagai kelompok masyarakat pekerja rentan lainnya juga disoroti, sejumlah profesi telah diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, antara lain petani dan nelayan, pekerja seni, perangkat desa, paiketan serati atau pembuat banten, pecalang, dan lembaga adat lain.

Gubernur Koster memandang seluruh elemen ini memegang peranan penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Bali, namun capaian cakupannya masih berbeda-beda antar-kabupaten/kota sehingga didorong agar lebih terakomodasi.

“Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian sangat dibutuhkan pekerja rentan. Kami berharap kepesertaan terus meningkat sehingga universal coverage dapat tercapai,” kata dia.

Kepada BPJS Ketenagakerjaan, Koster mengapresiasi upaya konsisten meningkatkan kualitas layanan dan pelaporan keberlanjutan. Menurut dia, jaminan ketenagakerjaan di Bali selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yaitu konsep pembangunan dari kelahiran, tumbuh kembang, hingga kematian, bagi seluruh masyarakat Bali.

Pemprov Bali sendiri memiliki instrumen hukum yang kuat untuk mengimplementasikan jaminan sosial secara universal, seperti Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Pergub Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

“Ini adalah payung hukum bagi universal coverage,” ucapnya. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suandar menilai keinginan Gubernur Bali menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan Bali.

“Pak Gubernur sangat peduli pada aspek keberlanjutan, budaya, dan reputasi Bali sebagai destinasi wisata dunia, ini bukan hanya soal manfaat jangka pendek, tetapi tentang keberlangsungan Bali di masa depan,” ujar Asep.

Ia menambahkan, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun depan diperkirakan mendekati Rp1.000 triliun, sehingga penguatan tata kelola dan keberlanjutan menjadi tanggung jawab besar lembaga publik ini.