Wagub: BUMD Harus Integritas agar Sukses

JAKARTA - Integritas dan tata kelola kuat menjadi kunci Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tetap relevan, adaptif, dan berdaya saing di tengah tantangan global yang semakin kompleks. “BUMD harus menjadikan integritas sebagai napas organisasi, bukan sekadar pemenuhan administrasi. Tanpa integritas, transformasi tidak mungkin berjalan efektif,” kata Wagub Jakarta, Rano Karno.

Dia menekankan hal ini saat membuka seminar dan Kegiatan Keluarga Berintegritas BUMD dalam rangka Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Jakarta Barat, Selasa (25/11). Kegiatan bertema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi: Transformasi Tata Kelola BUMD Berintegritas Menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya” itu diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi praktis, terukur, dan implementatif.

Lebih lanjut, Rano menjelaskan, meskipun dunia menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpastian dalam beberapa tahun terakhir, Jakarta tetap mampu menjaga stabilitas. Dia menyebutkan triwulan III, perekonomian Jakarta tumbuh 4,96 persen. Tingkat inflasi terjaga di angka 2,69 persen. Ini lebih rendah dari inflasi nasional 2,86 persen. Rano menekankan, capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi BUMD dalam menjaga layanan publik, menggerakkan ekonomi, dan memastikan keberlanjutan pembangunan.

Namun, dia mengingatkan bahwa tahun depan akan diwarnai berbagai risiko baru. Ada ketidakpastian geopolitik, ancaman siber, hingga persaingan ekonomi regional yang semakin ketat. “Dalam situasi seperti ini, integritas dan tata kelola yang kokoh bukan hanya penting, tetapi merupakan kebutuhan dasar,” tegas Rano.

Transformasi BUMD menjadi agenda strategis Pemerintah Provinsi Jakarta dalam mendukung visi besar menjadikan Jakarta sebagai Top 50 Global City pada tahun 2029. Jakarta juga akan melangkah menuju Top 20 Global City pada tahun 2045. Maka, seluruh proses bisnis, layanan publik, dan pengelolaan aset daerah harus sepenuhnya mengikuti prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Rano mengajak seluruh BUMD terus memperkuat pengendalian internal serta menyesuaikan dengan mekanisme tata kelola dengan dinamika risiko terbaru. Menurutnya, nilai transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan harus menjadi bagian dari rutinitas kerja setiap hari. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) harus dipercepat dan dituntaskan secara konsisten.

“Integritas bukan hanya soal bebas dari korupsi, tetapi merupakan karakter kejujuran, profesionalitas, kedisiplinan, dan keberanian untuk berbuat benar meskipun tidak ada yang melihat,” tutur Rano. Selain itu, dia juga mengajak seluruh pihak agar menyatukan langkah guna membangun tata kelola BUMD yang bersih, modern, dan terpercaya. “Ketika integritas menjadi budaya, daya saing dan kepercayaan publik, akan mengikuti,” ujar Rano. 

Jakarta Utara

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara berkomitmen menciptakan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah setempat bebas dari praktik korupsi. Komitmen tersebut, salah satunya dibuktikan melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) edukasi antikorupsi terhadap bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang-jasa, baik tingkat kelurahan, kecamatan, maupun kota.

“Bimtek ini penting untuk transparansi, efektivitas, dan bebas penyimpangan dalam proses belanja barang dan jasa,” kata Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat. Menurut Hendra, kegiatan tersebut sejalan dengan semangat Pemkot Jakarta Utara untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan kapasitas itu dilakukan melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta penguatan kebijakan, sehingga proses pengadaan barang dan jasa semakin profesional dan efektif.