Meski Simpan Potensi Ekonomi Besar, Desa Masih Jadi Pusat Konsentrasi Kemiskinan

Kemiskinan yang banyak terjadi di perdesaan umumnya merupakan kemiskinan struktural yang bersumber dari rendahnya fasilitas pembangunan di desa.

JAKARTA - Pemerintah masih menjadikan program pembangunan desa sebagai salah satu fokus untuk menggerakkan ekonomi rakyat dari bawah. Hal itu dilakukan karena desa menyimpan potensi ekonomi besar namun masih menjadi pusat konsentrasi kemiskinan. 

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional bertajuk Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 di Jakarta, Kamis (20/11) mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 23,85 juta penduduk miskin di Indonesia, 2,38 juta diantaranya tergolong penduduk miskin ekstrem. Separuh dari penduduk miskin ektrem itu berada di desa.

Kondisi tersebut jelasnya menunjukkan perlunya penguatan kapasitas produksi, peningkatan pendapatan, serta perluasan peluang usaha bagi masyarakat desa.

“Pemerintah memperkuat desa melalui berbagai program ekonomi nasional karena di berbagai fakta menunjukkan kemampuan ekonomi desa nyata,” kata Muhaimin.

Oleh sebab itu, Pemerintah papar Muhaimin telah menghadirkan sejumlah langkah penguatan ekonomi desa diantaranya, pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan peningkatan keterampilan dan kapasitas petani.

Pemerintah, juga terus mendorong lahirnya usaha-usaha baru dan pendapatan baru bagi keluarga di desa sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi dari bawah. Ada pula berbagai intervensi untuk memperkuat rantai nilai ekonomi perdesaan, seperti peningkatan akses pembiayaan, perbaikan sarana produksi, dan penguatan konektivitas agar hasil produksi desa lebih mudah masuk ke pasar yang lebih luas.

Guru Besar Fakultas Pertanian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Dwijono Hadi Darwanto yang diminta pendapatnya menilai kemiskinan yang masih banyak terjadi di perdesaan umumnya merupakan kemiskinan struktural yang bersumber dari rendahnya fasilitas pembangunan di desa.

“Kemiskinan yang banyak terjadi di masyarakat perdesaan terutama kemiskinan struktural akibat rendahnya fasilitas perkembangan di pedesaan,” kata Dwijono, Kamis (20/11).

Ia pun menekankan agar pembangunan desa hendaknya dititikberatkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program pemberdayaan desa juga sangat bergantung pada kreativitas para pemuka desa dalam menciptakan usaha yang benar-benar menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Kuncinya pada kreativitas para pemuka di desa, bukan bertumpu pada kegiatan segelintir penduduk atau para elit desa,” jelas Dijono.

Dwijono juga menanggapi penurunan harga pupuk dan kebijakan Bulog membeli gabah petani, yang menurutnya dapat langsung memperbaiki ekonomi rumah tangga petani. Ia menjelaskan bahwa harga pupuk yang turun dapat menekan biaya usaha tani, sementara harga hasil panen yang stabil akan meningkatkan keuntungan petani.

“Bulog membeli gabah berarti ada kepastian pasar bagi hasil petani,” lanjutnya.

Namun, Dwijono mengingatkan agar program-program tersebut tidak berhenti pada intervensi jangka pendek. Ke depan, ia menilai perlu adanya persyaratan tertentu agar kebijakan pembelian gabah sekaligus memberi pembelajaran bagi petani, termasuk perbaikan mutu penyimpanan atau gudang agar tidak terjadi kerusakan dan susut.

Untuk memperkuat struktur ekonomi desa secara berkelanjutan, Dwijono menegaskan pentingnya menggiatkan koperasi tani sebagai institusi yang mampu menjamin perkembangan ekonomi perdesaan. “Jika kelembagaan ekonomi dan kegiatan ekonomi di perdesaan bisa berjalan, tentu akan mampu mengurangi angka kemiskinan di pedesaan,” katanya.

Belum Merata

Sementara itu, pengamat Kebijakan Publik Fitra, Badiul Hadi, mengatakan berbagai potensi yang dimiliki desa belum mampu diubah menjadi kesejahteraan yang merata. Beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya kesenjangan antara potensi ekonomi desa dan hasil kesejahteraan.

Banyak desa memiliki sumber daya alam, tenaga kerja, budaya, dan produk lokal yang bernilai jual tinggi, namun rantai nilai ekonomi yang terbentuk sering kali hanya dinikmati oleh pelaku besar di hilir. Desa tetap berada pada posisi tawar rendah.

“Keterbatasan akses permodalan, infrastruktur, teknologi, dan pasar menjadi hambatan utama,”ungkap Badiul.

Masih tingginya angka kemiskinan ekstrem di desa katanya menunjukkan bahwa intervensi selama ini masih berjalan parsial dan belum menyentuh akar persoalan, seperti rendahnya produktivitas, minimnya diversifikasi ekonomi, terbatasnya lapangan kerja non-pertanian, dan lemahnya tata kelola pembangunan desa.

Kondisi itu menunjukkan perlunya pergeseran pendekatan dari sekadar pembangunan fisik menuju penguatan sumber daya manusia (SDM), kapasitas produksi dan peningkatan pendapatan.

Untuk memperkuat pembangunan desa sebagai penggerak ekonomi rakyat, Pemerintah perlu mendorong transformasi ekonomi desa berbasis potensi lokal dengan memperkuat rantai nilai dan profesionalisasi BUMDes agar mampu menjadi agregator usaha masyarakat.

Intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem harus diarahkan langsung pada rumah tangga miskin melalui peningkatan kapasitas produksi, akses pembiayaan ultra-mikro, serta perluasan peluang usaha dan pekerjaan.

Pemerintah juga perlu memastikan infrastruktur dasar seperti listrik, internet, logistik, dan fasilitas produksi memadai untuk mendorong produktivitas dan membuka akses pasar yang lebih luas. Dan modernisasi pertanian dan penciptaan lapangan kerja non-pertanian penting dilakukan untuk diversifikasi ekonomi desa.