PLN Tancap Gas! Tujuh Lokasi PLTSa Disulap Jadi Proyek Percontohan Nasional

Kamis, 20 Nov 2025, 22:45 WIB

JAKARTA – Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) menjadi solusi strategis untuk menghadapi dua tantangan sekaligus: krisis energi dan penumpukan sampah yang kian mengancam lingkungan.

Dengan teknologi waste-to-energy, PLTSa mampu mengurangi volume sampah secara signifikan sambil menghasilkan listrik yang stabil bagi sistem energi nasional.

Ket. Foto: Ilustrasi - Instalasi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) Putri Cempo di Solo, Jawa Tengah. — Sumber: ANTARA FOTO/ Mohammad Ayudha

Pemanfaatan PLTSa juga mendorong ekonomi sirkular, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah perkotaan.

Namun, keberhasilan implementasinya memerlukan dukungan regulasi, kepastian pembiayaan, dan kesiapan teknologi agar manfaat lingkungan dan ekonominya dapat dimaksimalkan.

PT PLN (Persero) di bawah Danantara Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dan Kementerian Dalam Negeri melakukan survei dan menyusun pra-feasibility study (FS) untuk tujuh lokasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan survei ini direncanakan akan menjadi proyek percontohan untuk pengelolaan sampah menjadi energi listrik.

"Kami melakukan survei dan menyusun pra FS untuk tujuh lokasi yang direncanakan untuk dibangun pilot proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik," ujar Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/11).

Adapun tujuh lokasi tersebut yakni Medan, Kabupaten Tangerang, Bogor, Bekasi, Semarang, Yogyakarta, dan Denpasar Bali.

Pemerintah menargetkan total kapasitas yang akan dibangun di tujuh lokasi tersebut sebesar 197,4 MW. Sedangkan dari sisi kemampuan pengolahan sampahnya, diharapkan dapat mencapai 12.000 ton per hari.

Pengolahan sampah menjadi energi sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penanganan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan. Kebijakan ini merupakan komitmen pemerintah dalam mempercepat implementasi PLTSa di Indonesia.

PLN akan bertugas untuk menyerap listrik yang dihasilkan dari PLTSa. Harga pembelian listrik tersebut dipatok sebesar 20 sen/kWH.

"Insya Allah pembangkit listrik tenaga sampah ini akan bisa terbangun dengan cepat. Yang tadinya kompleks, yang tadinya rumit, ini menjadi sangat sederhana dan menjadi lebih cepat lagi," kata Darmawan.

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.