Penguatan Ketahanan Pangan Kunci SDGs Jakarta

JAKARTA - Jakarta telah memenuhi 77 dari 118 indikator SDGs. Salah satu program yang berkontribusi signifikan untuk SDGs adalah kebijakan penguatan ketahanan pangan melalui pangan bersubsidi. Atas kesuksesan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menjadi juara pertama untuk kategori Pemerintah Daerah Provinsi dalam Indonesia’s SDGs Action Awards 2025.

Jakarta mengungguli Pemprov Sulawesi Selatan di posisi kedua dan DI Yogyakarta di posisi ketiga. Kebijakan penguatan pangan bersubsidi menyasar kelompok rentan. kelompok ini, menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, masih mengalokasikan 30-45 persen pendapatannya untuk kebutuhan pangan.

Sebagai landasan pelaksanaan kebijakan subsidi pangan, Pemprov menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pangan Murah Bersubsidi. Sejak 2017 hingga 2025, harga paket pangan esensial dapat dipertahankan pada kisaran 126.000, atau sekitar 40-50 persen lebih murah dibandingkan harga pasar.

“Program ini juga menjadi strategi Pemprov DKI untuk menekan angka stunting dan malnutrisi di Jakarta,” tutur Rano. Kemudian pada 2025, tercatat jumlah penerima manfaat pangan bersubsidi mencapai 992.497 orang,. Kelompok terbesar adalah penerima KJP Plus sebanyak 671.573 orang, disusul lansia 154.175 orang.

Dengan berbagai capaian tersebut, Rano menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk terus mengejar target-target SDGs, terutama pengentasan kemiskinan, penanganan kelaparan, peningkatan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan.

Juara

Sementara itu, status Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi juara pertama untuk kategori Pemerintah Daerah Provinsi dalam Indonesia’s SDGs Action Awards 2025, karena konsistensi Jakarta mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui berbagai kebijakan inovatif dan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Penghargaan ini bukan akhir, melainkan dorongan bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjadikan SDGs sebagai peta jalan pembangunan Jakarta,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan berbagai program unggulan Pemprov DKI sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu program strategis yang dijalankan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan anak sekolah, balita, santri, serta ibu hamil dan menyusui mendapatkan akses gizi yang cukup dan berkelanjutan.

Rano menambahkan visi Jakarta sebagai kota global yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan juga selaras dengan prinsip SDGs. Untuk memperkuat implementasinya, Pemprov DKI membentuk Tim Koordinasi SDGs yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Namun, dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)