Rupiah Masih Tertekan, 18 November 2025

JAKARTA – Rupiah diperkirakan masih melanjutkan pelemahannya pada Selasa (18/11), seiring dominannya sentimen global dan domestik. Kombinasi kedua faktor ini membuat pelaku pasar lebih berhati-hati, sehingga ruang penguatan rupiah menjadi terbatas dan tekanan jual ma­sih berpotensi berlanjut dalam jangka pendek.

Dari sisi eksternal, ketidakpastian arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed membuat pasar cenderung memilih aset aman, sehingga menekan mata uang negara berkembang. Dari dalam ne­geri, asumsi Bank Indonesia (BI) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan di bawah target pe­merintah turut mempengaruhi persepsi risiko.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas sekaligus Direk­tur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi melihat rupiah bakal bertahan di zona merah seiring menurunnya keyakinan investor global terhadap pemangkasan suku bu­nga acuan The Fed dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada 9-10 Desember mendatang.

Dari sisi internal, lanjutnya, rupiah diproyeksi sulit me­nguat setelah BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 hanya mencapai 5,33 persen atau le­bih rendah dari yang ditetapkan pemerintah dalam Ang­garan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,4 persen.

Karenanya, Ibrahim memproyeksikan kurs rupiah ter­hadap dollar AS dalam perdagangan di pasar uang antar­bank, Selasa (18/11), bergerak fluktuatif namun ditutup melemah di kisaran 16.730 - 16.770 rupiah per dollar AS.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada penutupan perdagangan, Senin (17/11) sore, melemah se­besar 29 poin atau 0,17 persen dari akhir pekan lalu men­jadi 16.707 rupiah per dollar AS. “Pelemahan kurs rupiah dipengaruhi keyakinan investor bahwa The Fed takkan me­longgarkan suku bunga dalam waktu dekat,” ujarnya.

Sentimen negatif terhadap rupiah juga disebabkan pe­nutupan pemerintah AS yang cukup lama terjadi, sehingga membuat investor kehilangan indikator makro utama se­lama berminggu-minggu. Penutupan pemerintah tersebut menunda rilis dari Biro Statistik Tenaga Kerja, termasuk laporan penggajian non-pertanian bulan September, yang kini akan dirilis pada hari Kamis (20/11).