Indonesia Sambut Keputusan PBB Soal Rencana Akhiri Perang Gaza dan Dukungan Pasukan Stabilisasi Internasional

JAKARTA - Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Dewan Keamanan PBB yang resmi mengadopsi resolusi rancangan Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Gaza. Pemerintah menilai langkah ini sebagai momentum penting menuju stabilitas jangka panjang dan penegakan perdamaian di kawasan tersebut.

Dalam pernyataannya pada Senin, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menegaskan bahwa Indonesia menyambut baik keputusan PBB tersebut. Ia menilai resolusi itu memiliki fokus kuat pada penyelesaian konflik secara komprehensif dan penguatan peran Otoritas Palestina.

"Resolusi ini memprioritaskan penyelesaian konflik dan perdamaian jangka panjang melalui peningkatan kapasitas otoritas Palestina," kata Yvonne.
"Indonesia akan selalu mendukung bangsa Palestina yang merdeka dan berdaulat."

Resolusi Dewan Keamanan PBB itu memberikan dukungan resmi terhadap rencana penghentian perang di Gaza sekaligus pembentukan pasukan stabilisasi internasional. Pasukan tersebut akan ditempatkan sebagai bagian dari mandat perdamaian PBB untuk membantu proses demiliterisasi dan transisi keamanan.

Yvonne menegaskan bahwa fokus utama resolusi ini adalah penjagaan perdamaian lewat mekanisme pasukan internasional yang memiliki legitimasi PBB. Ia menyebut langkah tersebut sebagai kunci untuk memastikan keterlibatan seluruh pihak, termasuk Otoritas Palestina, yang dianggap penting dalam tahap transisi pemerintahan di Gaza.

Pemerintahan Trump sebelumnya telah melakukan pendekatan dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia, terkait kemungkinan kontribusi pasukan untuk misi stabilisasi itu. Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia telah menyatakan kesiapan mengirim hingga 20.000 personel untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dan pembangunan infrastruktur.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan komitmen yang sama di hadapan Majelis Umum PBB. Ia menyatakan bahwa Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau lebih pasukan penjaga perdamaian apabila ada mandat resmi dari PBB.

PBB memandang resolusi ini sebagai langkah penting untuk memberikan legitimasi bagi pembentukan badan pemerintahan transisi di Gaza. Dengan adanya legitimasi internasional, negara-negara yang mempertimbangkan untuk mengirim pasukan akan memiliki dasar hukum dan politik yang jelas.

Fase pertama rencana penyelesaian konflik di Gaza juga telah disepakati oleh Israel dan Hamas, yang mencakup gencatan senjata serta pembebasan sandera. Dukungan PBB terhadap resolusi ini memperkuat upaya menuju implementasi tahap-tahap berikutnya yang diharapkan dapat menciptakan stabilitas jangka panjang.

Indonesia terus menegaskan posisinya dalam mendukung solusi dua negara sebagai penyelesaian permanen konflik Israel-Palestina. Pemerintah juga secara konsisten mengecam kekerasan di Gaza dan rutin menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Sikap luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo disebut para analis tetap berpegang pada dukungan terhadap Palestina, meski dengan pendekatan diplomasi yang lebih menekankan pada keamanan regional. Resolusi PBB yang baru diadopsi ini dipandang sebagai tonggak penting untuk memastikan transisi damai dan restu internasional dalam penanganan Gaza pascakonflik.