Pemerintah Targetkan Pembangunan 104 Sekolah Rakyat di 2026

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat sebanyak 104 unit pada 2026.

"Untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana Strategis menargetkan pembangunan 104 unit sekolah rakyat untuk tahun 2026," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (17/11).

Selain itu, lanjutnya, Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU juga menargetkan rehabilitasi 1.000 unit madrasah, serta tujuh unit perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan.

Dody mengatakan target itu merupakan wujud nyata dukungan pada perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya dan kesehatan.

"Meskipun tidak sebesar belanja infrastruktur fisik seperti jalan atau bendungan, anggaran ini berperan penting dalam membangun daya tahan sosial dan memperkokoh simpul-simpul ekonomi lokal," katanya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memulai pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 104 lokasi dalam rangka membangun sumber daya manusia unggul.

Pembangunan Sekolah Rakyat tersebut, menurut dia, adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas.

Ia mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat (SR).

Setelah menyelesaikan renovasi 165 Sekolah Rakyat Rintisan Tahap I, lanjutnya, Kementerian PU kini melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang tersebar di 104 lokasi di seluruh Indonesia.

Pekerjaan konstruksi Sekolah Rakyat Tahap II telah memasuki tahap lelang sejak September 2025. Program ini dirancang untuk menampung hingga 112.320 siswa dengan 3.744 rombongan belajar (rombel), meliputi 1.872 rombel SD (56.160 siswa), 936 rombel SMP (28.080 siswa), dan 936 rombel SMA (28.080 siswa).

Sekolah Rakyat Tahap II akan dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5–10 hektare yang disiapkan oleh pemerintah daerah, dan ditargetkan selesai untuk tahun ajaran 2026/2027.