Gubernur: Anggaran Subsidi Pangan Tak Dipangkas

JAKARTA – Meski anggaran dari pemerintah pusat untuk Jakarta dipangkas 15 triliun, anggaran untuk subsidi pangan utuh, alias tanpa dipotong. Penegasan ini dikemukakan Gubernur Jakarta, Pramono Anung Wibowo, Rabu (12/11). Pramono mengemukakan besaran anggaran untuk subsidi pangan adalah sebesar 300 miliar. Angka ini sama sekali tidak dikurangi atau dipangkas.

Meski Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disetujui dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Rabu, anggaran untuk subsidi pangan tidak akan dipangkas. Dia menjelaskan, penegasan tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan DPRD Jakarta.

Dalam rapat paripurna tersebut, beberapa anggota DPRD Jakarta menyampaikan keberatan soal dipangkasnya anggaran untuk subsidi pangan. Salah satunya adalah Anggota DPRD Jakarta, Lukmanul Hakim. Ia mengaku sedih karena rencana pengurangan untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat 300 miliar seharusnya tidak dilakukan.

“Menurut informasi dari rapat-rapat disampaikan bahwasannya itu kenapa dikurangi? Karena tidak diminati daging dan susu UHT. Ternyata itu berbohong oleh anak buah Gubernur,” ujar Lukmanul. Senada dengan Lukmanul, Anggota DPRD DKI Jakarta Josephine juga mengaku kecewa dengan rencana pemangkasan anggaran subsidi pangan.

“Kita melihat bahwa pangan murah, pangan bersubsidi dikurangi dengan alasan yang tidak masuk akal. Kami melakukan reses di bawah. Itu tidak ada jawaban bahwa rakyat tidak suka daging dan susu,” kata Josephine. Saat Raperda APBD 2026 yang sudah disetujui, sebagian besar Anggota DPRD Jakarta keluar ruangan atau walk out dari ruang rapat paripurna sebagai bentuk kekecewaan.

Menanggapi hal ini, Pramono pun langsung menyampaikan akan minta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Jakarta untuk mengkaji pemotongan anggaran subsidi pangan. “Saya yakin semangat sama. Untuk subsidi pangan pasti akan menjadi prioritas semua,” jelas Pramono.

Gubernur telah menyampaikan kepada Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, terkait hal ini. “Kalau memang masih perlu perubahan, akan kami lakukan di APBD Perubahan,” katanya. Tetapi yang jelas bahwa tidak ada pemotongan. Dengan begini, kekhawatiran ada pemotongan, sama sekali tidak benar.

Rp81,3 Triliun

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jakarta bersama DPRD menyetujui RAPBD 2026 sebesar 81,3 triliun. Angka ini merupakan penghitungan baru usai dana transfer ke daerah (TKD) dipotong 15 triliun dari pemerintah pusat. “Perlu kami sampaikan, total APBD Jakarta tahun depan sebesar 81,3 triliun,” kata Wakil Ketua I Fraksi Golkar DPRD, Ramly HI Muhammad.

Ramly merinci, pendapatan daerah ditargetkan mencapai 71,4 triliun. Sedangkan belanja daerah dianggarkan 74,2 triliun.Dia mengungkapkan, Penerimaan Pembiayaan 9,875 triliun. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya 5 triliun. Penerimaan Pinjaman Daerah 4,822 triliun.