Masyarakat Jangan Lupakan Jasa Pahlawan Nasional

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf menyatakan Presiden ke-2 Republik Indonesia HM Soeharto, Presiden ke-4 Republik Indonesia H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga tokoh buruh Marsinah layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

“Presiden Soeharto memenuhi syarat, Presiden Abdurrahman Wahid memenuhi syarat, pejuang buruh Marsinah memenuhi syarat hingga Syaikhona Kholil juga memenuhi syarat,” kata Mensos di Jakarta, Minggu (9/11). Selain itu, banyak lagi nama-nama pejuang dari berbagai provinsi di Indonesia yang diusulkan ke pusat menjadi Pahlawan Nasional. “Itu banyak sekali, nanti kita tinggal tunggu siapa yang akan mendapatkan gelar pahlawan tahun ini,” kata dia.

Ia mengatakan gelar Pahlawan Nasional akan diumumkan dan semua proses telah dilalui secara berjenjang mulai dari bawah sampai ke atas. “Siapa pun nanti yang diumumkan oleh Presiden RI, semuanya telah dinyatakan memenuhi syarat,” kata dia.

Selain itu, dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk mengingat kebaikan para pendahulu dan sambil dicatat yang kurang-kurang sehingga tidak terulang lagi ke depan. “Mari kita ingat yang baik-baik,” kata dia.

Terkait adanya penolakan terhadap Presiden RI ke-2 HM Soeharto, Gus Ipul menilai itu adalah bagian dari proses, dinamika, lampiran dari keputusan gelar pahlawan ini. “Kita tunggu sebentar lagi ya,” kata dia.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menerima 49 nama calon pahlawan nasional dari Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, termasuk ada nama Soeharto dan Presiden Ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Fadli Zon yang juga Menteri Kebudayaan itu menjelaskan dari 49 nama itu, sebanyak 24 nama di antaranya merupakan nama-nama yang masuk daftar prioritas.

Selain Soeharto dan Gus Dur, tokoh lain yang diusulkan, antara lain aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah; ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa rencana pemberian gelar pahlawan nasional akan diumumkan pada Senin (10/11), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Satu Menit

Seluruh masyarakat Indonesia diminta untuk mengheningkan cipta selama satu menit pada Hari Pahlawan, Senin (10/11). “Saya mengajak untuk mengheningkan cipta bersama-sama di tempat masing-masing pada pukul 08.15 WIB,” kata Mensos.

Dalam memperingati Hari Pahlawan 10 November, Kementerian Sosial menggelar sejumlah kegiatan mulai dari kegiatan utama Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama Kalibata tanggal 10 November 2025 pukul 08.00 WIB.

Kemudian, Upacara Tabur Bunga di Laut pada 10 November 2025 pukul 08.00 WIB di Perairan Teluk Jakarta dan Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara. Selanjutnya, kegiatan pokok yakni Upacara Bendera di instansi pemerintah dan non- pemerintah, lembaga-lembaga pada 10 November 2025 pukul 08.00 waktu setempat disesuaikan dengan kondisi masing-masing (pada Upacara Bendera tersebut Pembina Upacara membacakan Amanat Menteri Sosial dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2025).

Adapun bagi instansi pemerintah dan non-pemerintah, lembaga-lembaga yang tidak menyelenggarakan upacara bendera dapat menyaksikan Upacara Ziarah Nasional di TMPN Utama Kalibata dengan Inspektur Upacara Presiden RI melalui siaran TVRI atau Channel Resmi Kemensos RI.

Kemudian pengibaran Bendera Merah Putih satu tiang penuh di setiap rumah dan lingkungan permukiman penduduk pada 10 November 2025.

Terpisah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menekankan peran Abdurrahman Wahid dengan mengatakan bahwa jika tidak ada presiden keempat itu, demokrasi di Indonesia tidak akan kuat.

Cak Imin menyampaikan pernyataan itu saat penutupan Musabaqoh Qiraatil Kutub Nasional (MQKN) 2025 di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu. “Subkultur pesantren telah memberi makna dan warna. Demokrasi, kalau tidak ada Gus Dur, tidak kuat di Tanah Air. ­Demokrasi tidak akan bisa dimaknai sebagai jalan kemajuan, kalau tidak ada rujukan khazanah ilmu-ilmu pesantren,” kata dia. Ant/S-2