Modal Asing Masuk, Tapi Harus Bersih dan Berkualitas: Pemerintah Perketat Pengawasan Investasi

Investasi yang masuk tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga terjamin bersih, transparan, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan.

JAKARTA – Pemerintah perlu memperketat seleksi terhadap investasi asing untuk memastikan arus modal yang masuk benar-benar berkualitas dan berintegritas. Pengawasan asal-usul dana menjadi krusial agar Indonesia tidak menjadi tujuan aliran modal dari negara tax haven atau praktik tax avoidance yang dapat merugikan sistem fiskal nasional.

Investasi yang bersih secara finansial dapat menjaga kredibilitas ekonomi dan stabilitas pasar keuangan. Selain itu, manfaat investasi dapat dirasakan secara nyata bagi pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan keberlanjutan ekonomi nasional.

Peneliti Ekonomi Center of Reform on Economics (Core), Yusuf Rendi Manilet menilai kebijakan untuk menarik investasi asing harus dilakukan secara proporsional dan hati-hati. "Pemerintah tidak boleh memberikan insentif pajak yang berlebihan, misalnya dengan menurunkan tarif pajak terlalu rendah, karena hal ini justru dapat merugikan Indonesia dalam jangka panjang," tegas Rendi kepada Koran Jakarta, Kamis (6/11).

Dia mengakui investasi asing tetap dibutuhkan oleh negara berkembang, seperti Indonesia bukan hanya sebagai sumber modal, melainkan juga sebagai sarana untuk memperoleh teknologi dan pengetahuan baru. Namun, dalam merancang kebijakan investasi asing, lanjutnya, pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan tersebut tidak justru menimbulkan kerugian ekonomi di masa depan.

Rendi mengakui salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas enam atau tujuh persen adalah melalui peningkatan investasi, baik investasi domestik dan asing. Selama ini, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan investasi domestik.

Karena itu, lanjutnya, salah satu alternatif yang ditempuh pemerintah adalah dengan mendorong masuknya investasi asing. Dalam lima tahun terakhir, investasi asing memiliki keterkaitan erat dengan berbagai program pemerintah, termasuk program hilirisasi komoditas pertambangan.

Dijelaskannya, investasi asing memiliki peran strategis bagi perekonomian Indonesia, tak hanya melalui aliran modal, melainkan juga lewat alih teknologi dan transfer pengetahuan sehingga memperkuat kapasitas industri nasional. Meski demikian, pemerintah perlu tetap mengawasi asal-usul dana investasi untuk memastikan tidak berasal dari tax haven atau praktik penghindaran pajak.

Dengan demikian, investasi yang masuk tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terjamin bersih, transparan, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan.

Akselerasi Perekonomian

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen lebih selektif menarik investor asing. Menurutnya, investor asing bukanlah faktor yang akan menentukan pembangunan perekonomian suatu negara, melainkan sebatas pihak yang hanya ingin menikmati kue ekonomi dari hasil pembangunan anak bangsa.

“(Investor) asing enggak akan membangun negara kita, mereka masuk ke sini hanya untuk memanfaatkan kue pertumbuhan ekonomi," ucap Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta.

Karena itu, ke depan, Menkeu fokus pada upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga para investor berebut untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti menilai pemerintah perlu memperkuat iklim investasi yang kondusif, sepeti kemudahan berbisnis dan kepastian regulasi.

Senada, peneliti ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai setiap ketidakpastian hukum berimpilkasi pada pada biaya ekonomi. "Penegakan hukum yang buruk menambah cost dan tentu tidak baik untuk iklim berusaha. "Semakin buruk kualitas penegakan hukum, tingkat korupsi akan meningkat," tegas Huda.