Kemenko PMK Dorong Upaya Penguatan Pendidikan untuk Atasi Kemiskinan

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menilai upaya penanggulangan kemiskinan harus berjalan dengan penguatan sektor pendidikan. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada Kemenko PMK untuk menjadikan pendidikan vokasi sebagai salah satu prioritas utama dalam strategi pengentasan kemiskinan.

“Kami ditugaskan oleh pak Presiden Prabowo untuk memperkuat pendidikan vokasi agar masyarakat memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Ini juga menjadi kunci penting dalam menekan angka kemiskinan,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam keterangannya, Kamis (6/11).

Pratikno berharap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui vokasi pendidikan mampu membuka lebih banyak peluang kerja. Selain itu, hal tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Kalau pendidikan vokasi kuat, masyarakat bisa mandiri secara ekonomi. Itu artinya, kita tidak hanya membantu keluar dari kemiskinan, tapi juga mencegah mereka jatuh kembali ke dalamnya,” ujar Pratikno.

Selain itu, Pratikno menegaskan, pelaksanaan program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ini digerakkan dan diberi arah oleh Perpres No 68 Tahun 2022. Kemenko PMK berperan penting untuk memastikan pendidikan dan pelatihan vokasi dilakukan secara sinergis lintas kementerian dan lembaga.

“Penguatan SDM, tidak hanya menyangkut peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga keterhubungan dengan ketersediaan dan penciptanya lapangan kerja yang berdampak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pak Presiden juga meminta untuk mengkaji pengembangan sekolah terintegrasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang,” ucap Pratikno.

Pratikno menyampaikan sekolah terintegrasi ini diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat mulai dari keluarga kurang mampu hingga menengah. Nantinya, kata Pratikno, sekolah terintegrasi ini akan menggabungkan pendidikan dasar hingga menengah dengan fasilitas lengkap.

"Presiden meminta untuk memikirkan sekolah terintegrasi, di mana sekolah rakyat yang dikawal oleh Kementerian Sosial untuk desil 1 dan 2, kemudian juga ada Sekolah Unggul Garuda. Sementara untuk desil 3 sampai 6, akan dipikirkan tindak lanjutnya. Mungkin semacam sekolah terintegrasi di tiap kecamatan," ucap Pratikno.

Sementara itu Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengatakan bahwa sektor pendidikan dikonsolidasikan dalam untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Akan diperbanyak pelatihan-pelatihan vokasi untuk mendorong para alumni-alumni SMA dan SMK untuk bisa lebih cepat terserap di dalam dunia kerja. Upaya ini akan dilakukan melalui program SMK Go Global,” kata Muhaimin Iskandar. ils/I-1