Komisi B DPRD DKI Siapkan Solusi Tekan Harga Sembako di Kepulauan Seribu

JAKARTA - Komisi B DPRD DKI Jakarta menegaskan keseriusannya dalam menyelesaikan persoalan harga kebutuhan pokok yang tinggi di Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diwujudkan dengan memperkuat koordinasi bersama instansi terkait yang menangani logistik dan distribusi pangan.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina menyampaikan komitmen tersebut saat menerima kunjungan pelajar dan mahasiswa se-Jakarta yang tergabung dalam Creative Student Home, Yayasan Generasi Pelajar Kreatif. Kunjungan berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (4/11).

Menurut dia, mahalnya harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan terutama disebabkan biaya transportasi yang masih sangat tinggi. Keterbatasan akses juga berdampak pada ketersediaan pasokan yang tidak stabil.

"Pertama, kami akan koordinasikan dengan kepada dinas UMKM. Nah yang kedua, memang mahalnya di Pulau Seribu itu karena transportasinya."

Wa Ode menambahkan bahwa Komisi B telah membahas kebutuhan transportasi logistik dalam rapat kerja bersama eksekutif. Hasilnya, telah disepakati pengadaan tiga unit kapal transportasi baru untuk memperlancar mobilitas barang ke wilayah kepulauan tersebut.

Ia menegaskan hadirnya kapal-kapal baru itu diharapkan mampu menekan tingginya biaya distribusi yang selama ini menjadi hambatan utama. Selain itu, proses pengiriman bahan makanan diyakini akan menjadi lebih cepat dan merata.

"Alhamdulillah, mempermudah juga nanti transportasi atau pengadaan sayur, lauk pauk segala macam ke Pulau Seribu."

Selama ini, pasokan kebutuhan pokok seperti beras, sayur, dan bahan lauk-pauk dikirimkan dari daratan Jakarta. Perjalanan laut yang bergantung pada cuaca seringkali memperlambat distribusi dan memicu kenaikan harga.

Wa Ode menyebut, masyarakat Kepulauan Seribu masih sangat bergantung pada jalur laut untuk kebutuhan sehari-hari dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan sarana transportasi menjadi langkah penting dan harus segera direalisasikan.

Komisi B juga menyoroti perlunya intervensi harga melalui kebijakan ekonomi lokal. Salah satunya memberikan dukungan lebih besar terhadap pelaku UMKM di kawasan kepulauan tersebut.

Tidak hanya masalah pangan, sektor ekonomi masyarakat pesisir juga perlu diperhatikan secara menyeluruh. Pemerintah daerah diminta mendorong lebih banyak program pemberdayaan agar pendapatan warga dapat meningkat.

Pada kesempatan itu, mahasiswa yang hadir turut menyampaikan aspirasi terkait kehidupan masyarakat Pulau Seribu. Mereka menilai biaya hidup di sana semakin memberatkan warga setempat.

"Pulau Seribu itu harga sejumlahnya sangat tinggi, Ibu. Sangat tinggi sekali."

Salah satu perwakilan peserta kunjungan, Ahmad Ilham Dziki Rullah, menjelaskan bahwa sebagian besar warga bekerja sebagai nelayan. Namun pendapatan mereka kian berkurang karena berbagai kendala di sektor perikanan.

"Kemudian hal ini juga dipengaruhi oleh mata pencarian nelayan yang juga pendapatnya sangat berkurang."

Ia meminta pemerintah memberikan perhatian lebih, termasuk dalam penyediaan fasilitas ekonomi dan dukungan permodalan bagi UMKM. Dengan begitu, harga sembako dapat ditekan dan kesejahteraan warga dapat meningkat.

Komisi B berjanji menyampaikan seluruh aspirasi yang diterima kepada pihak eksekutif. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan anggaran dan pembangunan di Kepulauan Seribu.

Upaya peningkatan kesejahteraan warga kepulauan disebut tidak hanya bergantung pada satu program saja. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menurunkan biaya logistik dan memperbaiki kondisi ekonomi setempat.

Wa Ode optimistis jika distribusi logistik sudah lebih lancar, harga kebutuhan pokok akan lebih terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ia berharap pengadaan kapal baru dapat segera direalisasikan sesuai perencanaan bersama pemerintah daerah.

Komisi B juga memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan kebijakan. Targetnya, penyelesaian permasalahan pangan di Kepulauan Seribu dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh warga dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dengan perhatian yang lebih besar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD, masyarakat pulau diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih layak. Harga sembako yang lebih terjangkau akan membantu menekan biaya hidup dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.