Pembiayaan Ultramikro, Angin Segar bagi Rakyat Kecil Tingkatkan Ekonomi

JAKARTA - Pemerintah perlu mendorong pembiayaan ultramikro yang lebih masif sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan seperti yang menjadi program prioritas Kabinet Merah Putih.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai kredit ultramikro penting untuk akses bagi mereka yang berada di ekonomi bawah dan belum bankable.

“Ini sekaligus mendidik mereka lebih bisa mengelola keuangan seiring pertumbuhan usaha mikronya,” kata Eko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (30/10).

Pembiayaan ultramikro jelasnya bisa menjadi satu pilihan cara untuk mendorong perbaikan ekonomi kalangan bawah. Namun, dengan plafon kredit ultramikro yang menyesuaikan dengan kemampuan membayar peminjam, maka membutuhkan dukungan kebijakan Pemerintah di tingkat makro.

Sementara itu, Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mengatakan kehadiran model pembiayaan ultramikro itu mengisi ceruk ekonomi yang tidak dijangkau oleh sumber pendanaan dengan pendekatan konvensional seperti bank.

Ceruk itu, selama ini diisi oleh keberadaan rentenir yang justru kerap memberikan dampak negatif kepada masyarakat.

Peran pembiayaan ultramikro seperti yang dijalankan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) juga memiliki misi pemberdayaan kepada kelompok bawah tidak sekadar menyalurkan pembiayaan.

“Terbukti, banyak pelaku ekonomi dari kelompok masyarakat miskin yang kini berhasil ‘mentas’ dari status sebagai keluarga prasejahtera menjadi sejahtera bahkan di atasnya,” kata Sunarsip.

Dia pun memandang lembaga dengan model bisnis seperti PNM perlu didorong agar memiliki lingkup ukuran usaha (size) pembiayaan yang lebih besar.

“Perannya sebagai lembaga pembiayaan ultramikro yang fokus pada pemberdayaan tetap perlu dan harus dipertahankan. Namun, size-nya harus dinaikkan,” kata Sunarsip.

Adapun PNM Mekaar berdiri pada 2016 dengan nasabah sebanyak 22,7 juta orang dan semuanya adalah perempuan. Selama 2025, perusahaan pelat merah ini membidik nasabah aktif Mekaar sebanyak 16 juta orang. Pada 2024 lalu, jumlah pembiayaan Mekaar secara konsolidasi mencapai 73,93 triliun rupiah.

Dalam kesempatan terpisah, Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa sepakat jika pemerintah perlu mendorong lembaga pembiayaan ultramikro, namun menurutnya tidak cukup sampai di situ.

Regulator katanya jangan sekadar menyalurkan kredit ultramikro, tetapi melakukan penataan kelembagaan. “Penataan kelembagaan penting supaya pelaku usaha ultramikro dan penduduk miskin dapat menjadi pemilik lembaga keuangan mikro atau bank koperasi,”ungkap Awan.

Adapun teknis dari penataan kelembagaan itu ialah membuat regulasi untuk mengalokasikan proporsi tertentu dari dana bansos (bantuan sosial) untuk pembentukan lembaga keuangan atau bank koperasi yang awalnya dimiliki oleh seluruh penerima bansos tersebut.