Setahun Prabowo-Gibran, Berikut Jumlah Barang Impor Ilegal yang Diamankan Kemendag

JAKARTA-Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) terus meningkatkan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa, kegiatan perdagangan, serta metrologi legal di berbagai wilayah di Indonesia. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen.

“Kemendag terus berkomitmen menjaga pasar dalam negeri agar tetap sehat dan adil. Setiap langkah pengawasan dan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya melindungi konsumen serta memastikan barang yang beredar memenuhi ketentuan,” ujar Direktur Jenderal PKTN Kemendag Moga Simatupang di Jakarta, Rabu (29/10).

Selama satu tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Kemendag berhasil melakukan berbagai penindakan terhadap barang impor ilegal. Penindakan tersebut mencakup produk pakaian bekas dalam karung (balpres) sebanyak 21.054 bal dengan nilai mencapai 120,65 miliar rupiah.

Kegiatan impor pakaian bekas merupakan hal yang dilarang, hal ini ditegaskan kembali oleh Kemendag dengan penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Sebagai upaya implementasi atas kebijakan tersebut, Kemendag secara konsisten bersinergi dengan berbagai instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importasi pakaian bekas.

Selain itu, Kemendag mengamankan berbagai produk impor ilegal lainnya dengan nilai mencapai 15 miliar rupiah. Barang-barang tersebut mencakup 297.781 unit produk elektronik yang terdiri atas 3.506 unit penanak nasi (rice cooker), 4.518 unit perangkat audio video seperti pengeras suara (speaker) aktif dan televisi, 60.366 unit kipas angin, dan 210.040 unit fitting lampu. 

Berikutnya, 480 unit luminer, 1.140 unit ketel listrik, 1.894 unit penggorengan udara (air fryer), 87 rol kabel listrik, 15.250 unit baterai primer, dan 500 unit gerinda listrik. Kategori produk lainnya yang juga ditindak yaitu mainan anak sejumlah 297.522 unit, alas kaki sejumlah 1.277 unit, seprai sejumlah 100 unit, serta pelek kendaraan bermotor sejumlah 905 unit

Penindakan juga dilakukan terhadap lebih dari 1,6 juta produk teknik dan baja nonstandar. Produk tersebut antara lain pemutus sirkuit miniatur (miniature circuit breaker/MCB) tanpa Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar (SPPT-SNI) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) sebanyak 68.256 unit, gergaji listrik, bor listrik, gerinda listrik, dan mesin serut tanpa Nomor Registrasi Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) sebanyak 9.763 unit, serta penghisap debu tanpa Tanda Daftar Manual dan Kartu Garansi (MKG) sebanyak 26 unit.

Tidak hanya itu, Kemendag mengamankan 600 sarung tangan yang melanggar kewajiban label Bahasa Indonesia. Turut diamankan 578 penggaris besi, 997.269 mur baut berbagai ukuran, dan 4.215 shackle yang tidak memiliki dokumen asal barang. Tidak sampai di situ, sejumlah 66 kapak dan 77 gunting dua tangan ditemukan melanggar ketentuan barang dilarang impor. Nilai produk teknik dan baja nonstandar tersebut mencapai Rp18,85 miliar.

Moga menyampaikan bahwa Kemendag juga berhasil mengungkap praktik perakitan dan perdagangan produk ponsel pintar (smartphone) ilegal dengan nilai ekonomis Rp17,62 miliar. Pengungkapan tersebut terdiri atas 5.100 unit ponsel pintar berbagai merek serta 747 koli berisi aksesori, penutup (casing), dan pengisi daya (charger).

Berdasarkan hasil pengawasan rutin yang dilakukan, Kemendag turut mengamankan 83.306 lembar produk baja lembaran lapis seng (BjLS) serta 1.251 ton bahan baku BjLS berupa 290 koil baja galvanis (galvanized steel coil) berbagai merek senilai Rp23,76 miliar. Selain itu, Kemendag mengamankan 16 ribu karton keramik lantai dan 610 ribu produk alat makan dan minum (tableware) senilai Rp9,8 miliar.

Komitmen pemerintah dalam melindungi industri dan pasar dalam negeri juga diwujudkan melalui sinergi pengawasan bersama Satuan Tugas(Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, khususnya untuk produk tekstil dan produk tekstil (TPT). Hasil pengawasan di berbagai lokasi tersebut mengungkap produk TPT tanpa Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), dan registrasi K3L dengan nilai mencapai Rp90 miliar.

Komitmen tersebut juga ditunjukkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) di empat wilayah, yaitu Medan, Bekasi, Surabaya, dan Makassar. Hasil pengawasan BPTN di empat wilayah tersebut telah menemukan sejumlah komoditas impor tidak sesuai ketentuan dengan nilai pabean sebesar Rp26,48 miliar.

Menurut Moga, Kemendag terus melaksanakan pengawasan perdagangan terhadap komoditas impor setelah barang melalui kawasan pabean (post-border). Hal ini dilakukan untuk memastikan barang impor yang beredar di pasar dalam negeri telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan.

“Kami selalu mengimbau seluruh pelaku usaha untuk mematuhi regulasi terkait importasi dan peredaran barang. Berdagang tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” imbuh Moga.