Asean Tak akan Kirim Pemantau ke Pemilu Junta

KUALA LUMPUR – Blok Asean tidak akan mengirimkan pengamat ke pemilu Myanmar pada bulan Desember. Hal itu diutarakan narasumber diplomatik pada Senin (27/10) yang merupakan sebuah kemunduran bagi upaya junta untuk mendapatkan legitimasi internasional.

Pimpinan junta Min Aung Hlaing menganggap pemilu 28 Desember sebagai langkah menuju rekonsiliasi dalam perang saudara yang dipicu oleh kudeta tahun 2021.

Ketua Asean, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, pada Senin pun mengulangi seruannya untuk gencatan senjata segera di Myanmar.

Para pemimpin 11 negara anggota Asean pada pertemuan di Malaysia menyuarakan kekhawatiran mendalam atas konflik tersebut dan memperingatkan kurangnya kemajuan substantif menuju perdamaian, dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Minggu (26/10) malam.

“Penghentian kekerasan dan dialog politik yang inklusif harus mendahului pemilu,” ungkap pernyataan.

“Artinya, tidak ada pengamat Asean, tetapi negara-negara Asean bebas mengirimkan pengamat secara bilateral,” ungkap seorang diplomat kepada AFP yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Narasumber diplomat kedua pun mengkonfirmasi tidak ada konsensus di antara para anggota untuk mengerahkan misi di bawah bendera Asean.

“Tidak mengirimkan pengamat Asean tentu akan menjadi pukulan bagi aspirasi legitimasi Myanmar karena Tidak akan ada bukti kredibel yang menunjukkan bahwa pemilu yang bebas dan adil telah diselenggarakan,” kata Mustafa Izzuddin, analis hubungan internasional di konsultan Solaris Strategies Singapura.

Human Rights Watch mengecam pemungutan suara tersebut sebagai sandiwara, sementara Amnesty International menuduh junta militer melakukan taktik represif dan menangkap siapa pun yang mengkritik pemungutan suara tersebut.

Pemungutan suara pun tidak akan dilakukan di sebagian besar wilayah negara yang dikuasai oleh gerilyawan prodemokrasi dan tentara etnis minoritas yang memerangi rezim militer.

Komisioner Uni Eropa, Kajsa Ollongren, juga mengesampingkan pengiriman pengamat, menyebut pemilu yang direncanakan itu tidak bebas dan tidak adil. “Berdasarkan kriteria ini, kami tidak akan mengirim pemantau ke sesuatu yang tidak kami akui sebagai pemilu,” ujar Ollongren kepada AFP.

Pelapor khusus PBB, Tom Andrews, sebelumnya mendesak Asean untuk tidak melegitimasi sandiwara junta dengan mengirimkan pemantau dan memperingatkan bahwa mengakui pemilu yang curang akan membuat Myanmar mundur dan membela hal yang tidak dapat dipertahankan.

Seruan PBB

Sementara itu Sekjen PBB, Antonio Guterres, pada Senin mengatakan bahwa para penguasa militer Myanmar harus mengakhiri aksi kekerasan keji yang menimpa rakyat sejak 2021 dan menemukan jalan yang kredibel untuk kembali ke pemerintahan sipil.

Berbicara dalam konferensi pers di sela-sela KTT Asean di Kuala Lumpur, Guterres mengatakan pengambilalihan kekuasaan oleh militer tidak hanya menimbulkan bencana demi bencana di Myanmar, tetapi juga mengancam stabilitas regional.

"Saya tegaskan kembali seruan saya untuk segera mengakhiri kekerasan, komitmen sejati untuk dialog inklusif, dan jalur kredibel untuk kembali ke pemerintahan sipil," ujar Guterres. “Jalan ke depan harus mengarah pada pemulihan lembaga-lembaga demokrasi yang berlandaskan pada supremasi hukum dan hak asasi manusia,” imbuh dia.

Ketika ditanya tentang pemilu, ia berkata: “Saya rasa tidak ada seorangpun yang percaya bahwa pemilu itu akan bebas dan adil.”

Ia juga memberikan dukungannya terhadap rencana perdamaian yang disusun pada tahun 2021 oleh Asean untuk mengakhiri permusuhan dan memulai dialog, yang sebagian besar diabaikan oleh pemerintahan militer.  

“Sudah saatnya membuka jalur kemanusiaan, mengakhiri kekerasan, dan memfasilitasi solusi politik yang komprehensif apalagi rakyat Myanmar mengandalkan dukungan kolektif kita,” ucap dia.  AFP/ST/I-1