Upaya Inklusi Keuangan Dinilai OJK Mampu Perluas Akses Ekonomi Rakyat

Surabaya - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan upaya pemerintah dan para pemangku kebijakan untuk memperluas inklusi keuangan telah mampu menciptakan akses keuangan baru bagi masyarakat Indonesia.

“Sebagai informasi yang sangat menggembirakan, telah berhasil dibuka akses keuangan baru untuk masyarakat Indonesia,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan di Surabaya, Minggu (26/10).

Friderica mencatat hingga kini terdapat rekening baru dibuka di bank sebanyak 3.550.000 rekening baru, atau meningkat 0,27 persen dari pelaksanaan tahun lalu.

Selain itu, kata dia, yang melonjak fantastis adalah di pasar modal yaitu adanya pembukaan 643.000 rekening investasi baru atau naik hingga 310 persen dari tahun sebelumnya.

Dari industri asuransi pun luar biasa yakni telah dibuka 951.000 polis asuransi baru atau naik sekitar hampir 30 persen dari capaian tahun lalu serta 1,47 juta rekening perusahaan pembiayaan yang baru.

Selanjutnya, OJK mencatat terdapat 5 juta rekening pergadaian baru yang naik 45 persen dari tahun sebelumnya serta 720.000 akun financial technology (fintech) yang baru.

Friderica menuturkan pencapaian ini merupakan hasil dari upaya dalam mendorong inklusi keuangan masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

“(Inklusi keuangan yang bertanggung jawab) artinya kita selalu memberikan produk yang sesuai dengan profil risiko dari calon konsumen tersebut dan kita memastikan pelindungan konsumen kepada seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

Ia menyebutkan selama periode 2025 telah dilakukan inklusi keuangan di 37 kantor OJK di seluruh Indonesia dengan capaian 10.874.634 peserta dari seluruh Indonesia atau meningkat 67,87 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

“Saya bisa sampaikan bahwa di Bulan Inklusi Keuangan ini saja sudah dilakukan 5.182 kegiatan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Friderica mengatakan beragam kegiatan dilaksanakan demi mencapai target 98 persen inklusi keuangan pada 2045 dan kini literasi keuangan telah mencapai 66,46 persen sedangkan dan inklusi 80,50 persen.

“Untuk inklusi secara lebih luas bahkan sudah mencapai angka yang sangat baik yaitu 92 persen,” katanya.

Ia memastikan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan akan dilakukan secara merata sesuai dengan prinsip no one left behind termasuk bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Kita memiliki prinsip no one left behind, artinya dalam kita melakukan edukasi, literasi, dan inklusi, tidak ada seorang pun yang boleh ketinggalan,“ kata Friderica.