Pernikahan Anak Usia Dini: Mimpi Terhenti, Trauma Mendalam Mengintai Masa Depan

Upaya Pemerintah

Bahaya laten yang mengintai anak-anak akibat pernikahan usia dini sudah selayaknya mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Melalui kebijakan terpadu, program perlindungan, dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berupaya mencegah praktik ini dan memastikan hak-hak setiap anak dapat terpenuhi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) mengungkapkan pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk menekan laju kasus melalui 5 Strategi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak (Stranas PPA).

Strategi itu meliputi; optimalisasi kapasitas anak, lingkungan yang mendukung, aksesibilitas layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta penguatan pemangku kepentingan tingkat nasional dan daerah.

Penguatan program tersebut telah dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait di bawah Kemenko PMK yang memiliki instrumen hingga ke pelosok daerah.

Upaya lain yang lebih spesifik dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan mendirikan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di seluruh wilayah tanah air.

PUSPAGA adalah sebuah insiatif dari pemerintah yang bertujuan untuk mendukung keluarga dalam mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi.

Program tersebut melibatkan para konselor dan penyuluh untuk melakukan edukasi dan sosialisasi secara langsung ke rumah-rumah warga.

Program lain yang juga krusial adalah mendirikan rumah aman yang merupakan tempat penampungan sementara dan perlindungan bagi para korban perempuan dan anak, termasuk penyintas pernikahan anak usia dini.

Di rumah aman, klien akan mendapatkan pendampingan baik secara fisik, psikis, maupun klinis oleh para ahli profesional.