Setahun Memimpin RI, Prabowo Dinilai Konsisten Tegakkan Kedaulatan Pangan

JAKARTA - Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Abdul Haris Fatgehipon menilai dalam tahun pertama kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan konsistensi kuat terhadap isu ketahanan dan kedaulatan pangan.
Ia menyebut kedaulatan pangan merupakan syarat mutlak bagi bangsa yang benar-benar merdeka.
“Presiden Prabowo selalu menekankan pentingnya kemandirian pangan. Ketergantungan pada impor sama saja membuka pintu intervensi asing," kata Prof. Abdul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Dia menegaskan suatu bangsa akan dihormati dan berdaulat bila perut rakyatnya tidak bergantung pada negara lain.
Untuk itu, menurutnya, langkah Presiden yang melibatkan masyarakat, pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) daerah dalam memperkuat produksi pangan nasional menunjukkan pendekatan kolaboratif dan strategis.
Kedaulatan pangan, kata dia, tidak bisa hanya dibangun oleh kementerian teknis, tetapi harus menjadi gerakan nasional lintas sektor, sehingga hal tersebut benar-benar terjadi di berbagai daerah termasuk wawancara saya kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Maluku.
Dengan begitu, Haris mengingatkan Indonesia perlu kembali memperkuat jati dirinya sebagai bangsa agraris dan maritim.
Ia pun menyinggung sejarah awal kemerdekaan Indonesia ketika Perdana Menteri Sutan Sjahrir pada 1946 mengirimkan 500 ribu ton beras ke India yang tengah dilanda kelaparan.
“Itu diplomasi beras yang membanggakan. Indonesia baru merdeka saja sudah mampu membantu negara lain,” tuturnya.
Lebih jauh, dia menilai kebijakan Presiden di sektor pertanian mencerminkan semangat yang pernah ditunjukkan oleh Presiden Ke-2 RI Soeharto dalam memperkuat kesejahteraan petani.
Langkah konkret Presiden Prabowo, lanjut dia, antara lain memperbesar anggaran sektor pertanian, menaikkan harga gabah yang dibeli Bulog menjadi Rp6.500 per kilogram pada 2025, serta memperluas subsidi pupuk yang kini cukup dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa perlu Kartu Tani.
Selain itu, Haris menambahkan Presiden Prabowo juga mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 yang menempatkan seluruh penyuluh pertanian langsung di bawah Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai pegawai pusat.
Dia berpendapat kebijakan tersebut akan mempercepat pendampingan petani di lapangan dan memastikan efektivitas penyuluhan pertanian.
Dikatakan bahwa Pemerintah saat ini juga mempercepat pembangunan sektor pertanian melalui 48 proyek bendungan dan sembilan jaringan irigasi yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dia pun tak lupa menekankan pentingnya pengembangan pangan lokal seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian lantaran tidak semua wilayah cocok ditanami padi.
Sagu dan umbi, sambung Haris, justru lebih ramah terhadap ekologi lokal dan baik untuk kesehatan masyarakat.
"Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat kebijakan pangan lokal agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada beras,” ucap Haris.