Pemotongan Anggaran Pemda, Cilacap Pilih Langkah Tak Biasa: Efisiensi dan WFH ASN!

CILACAP – Langkah efisiensi yang ditempuh pemerintah daerah (pemda) di tengah pemotongan anggaran dari pusat kadang terdengar seperti misi “bertahan hidup” versi birokrasi.

Dengan dana yang kian menipis, banyak pemda kini dipaksa menjadi kreatif atau minimal tampak kreatif, demi memastikan program tetap berjalan, meski bensinnya tinggal setengah tangki.

Situasinya seperti disuruh membangun jembatan pakai batu bata separuh, tapi hasilnya harus tetap kokoh dan indah. Rapat koordinasi jadi lebih sering membahas “bagaimana caranya menghemat” daripada “bagaimana caranya tumbuh”.

Bahkan, beberapa program unggulan kini berubah fungsi: dari proyek besar menjadi proyek simbolis — asal tetap ada pita yang bisa dipotong.

Meski begitu, langkah efisiensi ini adalah konsekuensi logis dari kondisi fiskal nasional yang sedang dikencangkan sabuknya.

Pemerintah pusat perlu menjaga stabilitas makro, sementara daerah dituntut menyesuaikan diri dengan realitas baru: lebih sedikit uang, lebih besar tanggung jawab.

Di titik ini, efisiensi bukan lagi pilihan, tapi ujian kedewasaan manajerial pemda — apakah bisa berinovasi dalam keterbatasan, atau justru terjebak dalam rutinitas penghematan tanpa arah.

Seperti halnya dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap, Jawa Tengah. Pemda setempat mengkaji sejumlah langkah efisiensi, termasuk penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), menyusul berkurangnya dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat hingga Rp393 miliar pada 2026.

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman di Cilacap, Jumat (17/10), mengatakan keputusan pemangkasan tersebut telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga Pemkab harus menyesuaikan kembali arah kebijakan keuangannya.

"Dana transfer ke daerah sudah pasti, sudah ada dari pemerintah pusat. Kita berkurang Rp393 miliar. Karena itu, kita sedang membuat surat kepada DPRD terkait perubahan, sebab saat KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) disusun, pagunya masih berdasarkan angka 2025," katanya.

Ia mengatakan penurunan dana pusat otomatis berdampak pada berkurangnya sejumlah program dan kegiatan Pemkab Cilacap.

Menurut dia, salah satu langkah yang tengah dikaji adalah penyesuaian tunjangan ASN berbasis kinerja.

"Otomatis program akan berkurang, kegiatan berkurang, dan lain-lain banyak. Salah satunya kemungkinan kita akan mengurangi tunjangan ASN karena basisnya kinerja, kalau kegiatan berkurang ya tunjangan juga harus disesuaikan," katanya.

Meskipun menghadapi keterbatasan fiskal, dia mengatakan tiga sektor utama berupa pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas, sehingga tidak akan mengalami pemotongan anggaran.

“Saya berupaya agar tiga sektor itu tidak berkurang. Kita ubah strategi, mungkin tetap defisit, tapi prioritas utama harus aman,” tegasnya.

Menurut dia, Pemkab Cilacap juga tengah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan aset pemerintah yang belum produktif untuk menutup kekurangan anggaran.

Terkait dengan hal itu, dia mengaku telah menugaskan Asisten Administrasi Umum beserta tim untuk menawarkan aset-aset pemerintah daerah yang tidak produktif agar bisa dimanfaatkan menjadi peluang usaha.

Selain efisiensi belanja, pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan WFH satu hingga dua hari per minggu bagi ASN guna menekan biaya operasional seperti listrik dan kebutuhan rutin kantor.

"Mungkin dalam satu minggu kita ada sehari atau dua hari WFH untuk mengurangi beban listrik dan belanja rutin, sehingga bisa dialihkan untuk program prioritas," katanya.

Bupati mengatakan dengan strategi efisiensi, inovasi PAD, dan fokus pada tiga sektor utama, pembangunan Cilacap harus tetap berjalan karena keterbatasan anggaran bukan alasan menurunnya kinerja perangkat daerah.