BPJPH Tegaskan Pemanfaatan Potensi Ekosistem Halal Nasional

JAKARTA – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menegaskan pentingnya bagi Indonesia untuk memanfaatkan potensi ekosistem halal nasional dan global.

Haikal, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/10), mengatakan bahwa pada 2024, tercatat Rp21 ribu triliun transaksi halal.

Namun, ia menyebut Indonesia baru memanfaatkan potensi tersebut 3,5 persen, sehingga kesempatan untuk memperluas hal tersebut masih sangat besar.

"Halal bukan hanya semata urusan agama. Halal itu lifestyle. Halal itu sekarang menjadi modernization. Produk halal dipakai oleh semua agama. Halal adalah growth economic engine, mesin pertumbuhan ekonomi, dan dunia sekarang menjadikan halal seperti itu," kata dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan hal ini senada dengan halal yang telah menjadi gaya hidup global dan sebuah standar yang mencerminkan kebersihan, kesehatan, serta kualitas suatu produk.

Salah satu upaya yang dilakukan BPJPH adalah memperluas sinergi dengan berbagai sektor dan pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

Kedua pihak terus memperkuat sinergi dalam mengakselerasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), termasuk di kawasan wisata.

Haikal mengatakan upaya ini merupakan penegasan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulatif, melainkan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sertifikasi halal adalah kunci peningkatan daya saing produk Indonesia. Kita ingin menjadikan halal bukan hanya label, tetapi nilai ekonomi yang menggerakkan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor UMK dan pariwisata," ujar Haikal.

Adapun kolaborasi BPJPH dan Kemenpar salah satunya dijalankan melalui penyerahan sertifikat halal bagi UMK di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kolaborasi strategis antara Kemenpar dan BPJPH dalam rangka program percepatan sertifikasi halal bagi produk UMK di desa wisata.

"Program ini telah dilakukan sejak Juli 2025 melalui proyek percontohan di 20 Desa Wisata di Indonesia, termasuk Desa Wisata Pulau Penyengat ini," kata Widiyanti.

Menpar menyebut total sudah ada 438 produk UMK desa wisata tersertifikasi halal hingga 15 Oktober 2025.

Program ini, kata dia, akan diperluas lagi bersama-sama BPJPH ke 1.500 desa wisata di 15 provinsi, dalam rangka Indonesia Muslim Travel Index 2025.

"Ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata ramah Muslim di dunia, sekaligus memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di tingkat lokal, khususnya di Pulau Penyengat," ujarnya.