Sulawesi Utara Tetap Fokus Mengentaskan Kemiskinan

MANADO – Agenda pengentasan kemiskinan tetap sebagai prioritas utama dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan provinsi Sulawesi Utara. Jika bisa di Sulawesi Utara, tidak boleh ada orang miskin. “Makanya, pengentasan kemiskinan harus selalu menjadi prioritas utama setiap perencanaan pembangunan,” tandas Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor J Mailangkay, Rabu (15/10). Dia menyebutkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menempatkan agenda pemberantasan kemiskinan teratas dalam program pembangunan.

"Berbicara mengenai kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, sesungguhnya masih menjadi realitas sosial yang kita hadapi bersama. Kondisi ini sekaligus tantangan mendasar yang membutuhkan perhatian serius serta tindakan nyata dari seluruh pemangku kepentingan," kata Wagub Victor di Manado, Rabu.

Menurut Wagub, kemiskinan bukan hanya soal keterbatasan ekonomi, melainkan juga berimplikasi pada keterbatasan akses masyarakat. Akses tersebut berkaitan dengan pendidikan yang bermutu, pelayanan kesehatan yang memadai, serta peluang kerja yang layak dan berkesinambungan.

"Karena itu, koordinasi para pemangku kepentingan penting dilakukan karena menjadi wadah konsolidasi, sinkronisasi, dan evaluasi atas berbagai upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di daerah ini selama ini," ujarnya.

Koordinasi ataupun sinergisitas tersebut sekaligus membuka ruang untuk merumuskan langkah-langkah strategis ke depan agar lebih terarah dan tepat sasaran. "Pengentasan kemiskinan yang dilakukan sesungguhnya sejalan dengan visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025-2029, yakni menuju Sulawesi Utara maju, sejahtera dan berkelanjutan," ujarnya.

Visi tersebut, kata Wagub, diterjemahkan ke dalam delapan misi pembangunan dan 17 program unggulan daerah, yang keseluruhannya diarahkan untuk memperkuat daya saing wilayah dan kesejahteraan masyarakat. "Misi kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan sasaran meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat serta indikator angka kemiskinan sebagai salah satu indikator makro pembangunan," sebut Wagub.

Karena itu, kata Wagub, penanggulangan kemiskinan bukan hanya tugas sektoral semata, tetapi menjadi langkah yang sangat krusial dalam mengakselerasi capaian visi dan misi pembangunan daerah kita secara menyeluruh. Berdasarkan rilis BPS Provinsi Sulawesi Utara, pada Maret 2025 persentase penduduk miskin di daerah tersebut tercatat 6,71 persen, atau mengalami kenaikan tipis 0,01 poin dibandingkan September 2024, tapi lebih baik dari capaian nasional pada angka 8,47 persen.