Gubernur Pramono Siapkan Obligasi Daerah, Langkah Kreatif Hadapi Pemangkasan Dana Pusat Rp15 Triliun

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengonfirmasi bahwa rencana penerbitan obligasi daerah saat ini sedang dalam tahap pembahasan. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari strategi pendanaan kreatif untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Pada waktu itu, dari Balai Kota sudah bertemu dengan direktur yang bertanggung jawab untuk menerbitkan obligasi daerah, yang memberikan approval (persetujuan),” kata Pramono usai meninjau RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (16/10/2025).

Ia tidak menjelaskan lebih rinci siapa pihak yang berwenang memberikan persetujuan tersebut. Namun, Pramono berharap rencana itu bisa segera direalisasikan agar mendukung agenda pembangunan dan pelayanan publik di ibu kota.

“Kita sedang dalam pembahasan, dan mudah-mudahan segera terselesaikan,” ujarnya optimistis.

Menurut Pramono, penerbitan obligasi daerah menjadi alternatif pendanaan baru bagi Jakarta setelah pemerintah pusat memutuskan memangkas dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun. Pemangkasan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap ruang fiskal daerah, terutama untuk pembiayaan proyek strategis dan kebutuhan layanan publik.

Sebagai langkah antisipatif, Pramono telah mengajukan izin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan skema pendanaan inovatif.

“Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan, untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada,” ujar Pramono usai bertemu Purbaya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat, melainkan strategi untuk memastikan pembangunan di Jakarta tetap berjalan. “Kami tidak mempermasalahkan pemotongan itu, tapi kami ingin memastikan pelayanan publik tetap terjaga,” tegasnya.

Penerbitan obligasi daerah sendiri, kata Pramono, akan menjadi tonggak penting dalam memperluas sumber pendapatan daerah tanpa sepenuhnya bergantung pada transfer pusat. Dana yang diperoleh dari obligasi diharapkan bisa digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur strategis, transportasi publik, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.

Rencana ini juga sejalan dengan upaya Pemprov DKI Jakarta memperkuat kemandirian fiskal dan memperluas basis pembiayaan pembangunan melalui kolaborasi lintas sektor. Dalam jangka panjang, obligasi daerah diharapkan menjadi instrumen keuangan berdaya saing yang menarik minat investor domestik maupun asing.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempersiapkan regulasi dan studi kelayakan untuk memastikan mekanisme penerbitan obligasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan Kementerian Keuangan. Proses tersebut mencakup penilaian risiko, transparansi penggunaan dana, serta jaminan akuntabilitas publik.

Langkah Pramono ini mendapat perhatian luas karena akan menjadi penerbitan obligasi daerah pertama bagi Jakarta dalam sejarah otonomi fiskalnya. Jika berhasil, skema tersebut dapat menjadi model pembiayaan kreatif bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi keterbatasan fiskal serupa.

Dengan potensi ekonomi dan daya serap investasi yang besar, Jakarta dinilai memiliki kapasitas untuk menarik minat pasar modal terhadap instrumen keuangan daerah. Pemerintah provinsi berharap rencana tersebut dapat terealisasi dalam waktu dekat guna memperkuat fondasi ekonomi ibu kota menjelang tahun anggaran 2026.