Kepala Perpusnas Tegaskan, Akreditasi Perpustakaan Bukan Sekadar Kepatuhan Administratif

MANADO-Sulawesi Utara menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian khusus dalam penguatan mutu perpustakaan. Melalui Lokakarya Pemutakhiran Instrumen Akreditasi Perpustakaan Tahun 2025 di Manado, Senin (13/10), Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin Aziz, mendorong penerapan akreditasi berbasis kinerja agar perpustakaan daerah semakin aktif dan berdampak bagi masyarakat.

“Akreditasi bukan lagi sekadar kepatuhan administratif, tapi penilaian atas kinerja nyata perpustakaan. Proporsi penilaian kini 70 persen berbasis kinerja dan hanya 30 persen pada kepatuhan fisik. Jadi meskipun perpustakaannya kecil, jika aktif dan berdampak, nilainya tetap tinggi,” ujarnya melalui keterangannya.

Ia menegaskan bahwa perpustakaan harus bertransformasi menjadi ruang pengembangan ilmu pengetahuan, kreativitas, dan inovasi masyarakat. “Jangan tempatkan perpustakaan di ruang paling belakang dan gelap, seolah hanya untuk mereka yang sudah tidak kreatif. Justru di perpustakaanlah pusatnya ilmu pengetahuan dan kreativitas,” pesannya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Perpusnas juga menyoroti pentingnya memperkuat budaya baca untuk meningkatkan kecakapan literasi masyarakat. Berdasarkan data nasional, tingkat kegemaran membaca masih berada di angka 63, sedangkan di Sulawesi Utara mencapai 72. 

“Data ini perlu kita cermati kembali agar benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan. Kalau instrumennya bermasalah, hasilnya tentu tidak akurat,” tegasnya.

Standarisasi dan akreditasi perpustakaan, lanjutnya, merupakan satu dari tiga fokus utama Perpusnas dalam menjalankan mandat literasi nasional, selain penguatan budaya baca dan pelestarian naskah Nusantara. Sejumlah bentuk dukungan juga telah diberikan untuk daerah Sulawesi Utara, antara lain 27 mobil perpustakaan, 9 pojok baca, dan bantuan bahan bacaan di 600 lokasi.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara, Teresia Tenden Sompie, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini, yang dinilainya memiliki arti penting dalam memperkuat peran perpustakaan daerah. 

“Saya menyambut baik kegiatan ini karena perannya besar. Khususnya, dalam peningkatan kemampuan calon asesi akreditasi perpustakaan untuk mewujudkan SDM unggul dan Indonesia maju, khususnya di Sulawesi Utara,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpusnas, Made Ayu Wirayati, menjelaskan bahwa pemutakhiran tahun 2025 merupakan perubahan instrumen ketiga yang menekankan penilaian berbasis kinerja. 

“Struktur komponen kini disederhanakan dari sembilan menjadi enam, yaitu koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan,” jelasnya.

Akreditasi Masih Rendah

Hingga Agustus 2025, dari 219 ribu perpustakaan di Indonesia, baru sekitar 6,6 persen yang terakreditasi, sebagian besar merupakan perpustakaan sekolah. Menurutnya, rendahnya angka ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap standar nasional, keterbatasan pustakawan profesional, dan fasilitas yang belum memadai.

Sebagai solusi, Made Ayu mengemukakan bahwa Perpusnas melakukan digitalisasi sistem akreditasi, pemberdayaan asesor daerah, dan pendampingan gratis agar proses akreditasi lebih cepat dan merata.

Melalui lokakarya ini, ia berharap Perpusnas dapat menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait penerapan instrumen akreditasi terbaru, sekaligus memperkuat kapasitas asesor dan perpustakaan di wilayah Indonesia Timur.

Sebagai informasi, kegiatan yang berlangsung hingga 14 Oktober 2025 ini diikuti 116 peserta, terdiri atas asesor dan perwakilan berbagai jenis perpustakaan, mencakup perpustakaan umum, khusus, sekolah, serta perguruan tinggi, dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara.

Lokakarya juga menghadirkan sesi gelar wicara dan bedah instrumen bersama narasumber Ofy Sofiana, Sri Sumekar, dan Agus Rifai, yang memaparkan pentingnya pemutakhiran instrumen untuk mempercepat proses akreditasi sekaligus memperluas jangkauan penilaian berbasis dampak layanan terhadap masyarakat.