Transformasi Perkotaan Berkelanjutan Dipacu, Pemerintah Targetkan 50 Wilayah Prioritas

JAKARTA – Pembangunan berkelanjutan di kota dan kabupaten di Indonesia menjadi agenda penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Tantangannya terletak pada bagaimana daerah mampu mengelola urbanisasi yang cepat, kebutuhan infrastruktur, serta tekanan terhadap sumber daya alam secara terencana dan inklusif.

Banyak pemerintah daerah kini mulai mengadopsi prinsip green development, seperti pengelolaan sampah terpadu, transportasi rendah emisi, dan tata ruang yang ramah lingkungan.

Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, ketersediaan pendanaan, serta kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pemerintah siap melakukan pembangunan berkelanjutan di 50 kota sepanjang 2025-2029.

"Kita merancang 50 kota dan kabupaten untuk tumbuh, memeratakan pertumbuhan antara wilayah Jawa dan Luar Jawa," ujar Dody dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10).

Menurut dia, kota-kota di Indonesia berkontribusi sekitar 45,5 persen terhadap PDB nasional, namun pertumbuhan yang pesat menimbulkan tekanan, tarif meningkat, permukiman tak terkendali, dan mobilitas melambat.

"Kita tidak bisa membangun lebih banyak jalan. Kita harus membangun lebih banyak masa depan. Kota-kota tidak hanya tumbuh, namun juga harus bersinar, bersinar dengan martabat, kesetaraan dan kesempatan," kata Dody.

Maka dari itu, lanjutnya, responsnya jelas yakni satu peta, satu data, satu rencana sehingga setiap investasi membangun ketahanan, bukan hanya monumen.

Hal ini, menurut dia, dikarenakan krisis iklim bukanlah hal yang abstrak, dampaknya nyata dan terjadi di Indonesia saat ini contohnya Semarang yang menghadapi kenaikan permukaan air laut, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami kekeringan dan Bali yang mengalami bencana banjir.

Dody mengatakan infrastruktur bukan hanya mesin pertumbuhan, infrastruktur juga sebagai penjaga keseimbangan iklim, sistem ekologi, dan kesetaraan sosial.

"Itulah kenapa tata kelola penting, karena keberlanjutan bukanlah pilihan melainkan sebuah keharusan," katanya.

Melalui visi Kementerian PU yakni PU 608, Kementerian PU berupaya menurunkan angka Rasio Modal-Output Inkremental atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kurang dari 6, Pengentasan Kemiskinan menuju 0 persen, Pendorong Pertumbuhan 8 persen per tahun.

Visi PU 608 merupakan arah baru pembangunan infrastruktur nasional yang lebih efisien, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Melalui pendekatan ini, pembangunan tidak hanya mengejar jumlah, tapi juga kualitas dan berkelanjutan.