Indonesia Siap Jadi Pemain Utama! Menhut Beberkan Langkah Besar Bangun Ekosistem Pasar Karbon Kuat

JAKARTA – Membangun ekosistem pasar karbon yang tangguh dan inklusif menjadi langkah strategis dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah emisi.

Pasar karbon tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian emisi, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang mendorong inovasi hijau dan investasi berkelanjutan.

Tantangan utamanya terletak pada memastikan transparansi, kredibilitas pengukuran emisi, serta partisipasi luas dari berbagai sektor, termasuk pelaku usaha kecil dan daerah.

Pendekatan inklusif diperlukan agar manfaat ekonomi dari perdagangan karbon tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi juga memberi insentif bagi sektor produktif di tingkat lokal.

Dengan tata kelola yang kuat dan regulasi yang adaptif, ekosistem pasar karbon dapat menjadi motor penting bagi pertumbuhan hijau dan daya saing nasional di era transisi energi global.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan strategi penting yang perlu dilakukan Indonesia dalam membangun ekosistem pasar karbon yang tangguh dan inklusif.

“Untuk membangun ekosistem pasar karbon yang kuat, inklusif, dan terhubung secara global, pertama, Indonesia harus memastikan kejelasan aturannya,” kata Menhut Raja Antoni di acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF), Jakarta, Jumat (10/10).

Lebih lanjut, ia mengatakan strategi vital lainnya bagi Indonesia adalah menyelaraskan proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (measurement, reporting, verification/MRV) dengan praktik global.

Selain itu, Menhut juga menyebutkan Indonesia perlu untuk adaptif dengan teknologi terkini dan menarik investor strategis dalam proyek-proyek hijau.

“(Langkah selanjutnya) Menarik investor institusional untuk mendanai proyek-proyek mitigasi berbasis solusi alam, dan mencapai interoperabilitas dengan pasar karbon global,” ujar Raja Antoni.

“Melalui strategi-strategi utama ini, Indonesia akan menjadi pusat kelas dunia untuk pengembangan pasar karbon berkelanjutan,” imbuhnya.

Menhut menambahkan, melalui tata kelola yang lebih baik dan reformasi regulasi, Indonesia akan mengubah nilai ekonomi karbon hutan menjadi pendorong baru pertumbuhan hijau.

“Saya ingin menekankan bahwa Indonesia sedang membuka potensi Solusi Berbasis Alam (NbS), yang tidak hanya untuk kegiatan pengurangan karbon, tetapi juga untuk penghapusan karbon, seperti aforestasi, reforestasi, dan revegetasi (ARR),” kata Raja Antoni.

Pemerintah melalui Kemenhut, lanjut dia, mengembangkan peluang ini dalam tiga bidang spesifik, yaitu perhutanan sosial, konservasi, dan pengelolaan hutan lestari.

Lebih lanjut, Menhut mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan target nasional penanaman 10 juta hektare lahan terdegradasi dan kritis.

“Ini adalah upaya yang sangat besar, dan mencerminkan tekad politik Indonesia yang kuat untuk memulihkan ekosistem dan meningkatkan serapan karbon kita,” ujar dia.

Namun, Menhut mengatakan, pihaknya tidak dapat mencapainya sendirian, sehingga kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan.

“Kita membutuhkan kolaborasi yang kuat, baik itu dari sektor swasta, lembaga keuangan, masyarakat sipil, dan masyarakat lokal. Bersama-sama, kita dapat mengubah penyerapan karbon berbasis hutan menjadi nilai ekonomi yang nyata,” kata dia.